Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Aturan Covid-19 Tidak Diperketat untuk Turis China, Ini Alasan Pemerintah RI

Aturan Kedatangan Turis China ke Indonesia tidak diperketat oleh Pemerintah Indonesia. (Design by @jauhras)

ANDALPOST.COM – Melihat berbagai negara mengadaptasi aturan Covid-19 kepada para pelancong dari China, membuat Indonesia patut mempertimbangkan kebijakannya.

Sebagai negara yang diduga asal muasal virus corona, China dikabarkan tahun ini mengalami tiga gelombang Covid-19. Puncak gelombang terakhir diketahui terjadi pada awal Oktober 2022.

Kasus yang terkonfirmasi telah mencapai 333.830 dengan 412 angka kematian. Hal ini disampaikan berdasarkan data resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Ahli virologi dari Universitas Udayana, Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika, gelombang Covid-19 di China terjadi karena adanya virus omicron subvarian BA.5.2 dan BF.7.

Setelah dilacak melalui sebuah platform berbagi data terbuka tentang hasil urutan gen virus (GISAID), ditemukan hasil bahwa kedua virus tersebut juga ternyata ada di Indonesia.

“Artinya, virus yang mewabah di China ini sudah lama ada di Indonesia,” kata Prof. Gusti.

Diketahui mulai 8 januari 2023, pemerintah China telah mengumumkan pelonggaran aturan Covid-19 yang menyebabkan warga China pun berbondong-bondong memesan tiket perjalanan ke luar negeri.

Padahal, peningkatan kasus virus corona (Covid-19) masih terjadi di negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, pelonggaran bepergian ke luar negeri bagi warga China ini dilakukan setelah negara itu menerapkan kebijakan ketat selama tiga tahun terakhir. 

Pemerintah Indonesia sendiri memutuskan untuk tidak memperketat aturan kedatangan pelancong luar negeri, termasuk turis China ke Indonesia.

Ucapan Menkes RI

Sejauh ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan apapun, termasuk tes Covid.

Ia menilai tidak akan ada eskalasi kasus karena Indonesia sudah mendeteksi 15 kasus subvarian BF.7 yang merupakan virus paling dominan di China.

Dalam hal ini, subvarian yang sama berarti sudah teridentifikasi di Indonesia dan diduga kuat tidak berdampak pada peningkatan kasus.

“Sudah ada 15 kasus BF.7 dan belum ada pergerakan naik. Jadi kami merasa tidak perlu kami memperketat aktivitas, mengurangi, membatasi aktivitas masyarakat karena imunitas sudah tinggi,” kata Budi pada Selasa (3/1/2023) di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

“Jadi ini membuktikan apa? Bahwa varian baru itu tidak bisa menembus sistem pertahanan masyarakat kita,” tambahnya.

Di samping itu, pemerintah yakin kalau masyarakat Indonesia telah memiliki imunitas yang tinggi terhadap Covid-19.

Hal ini disampaikan berdasarkan sebuah kajian yang menemukan bahwa kekebalan warga terhadap virus corona bisa terjadi melalui dua cara. Cara tersebut yaitu pemberian vaksin virus corona atau antibodi alami penyintas Covid-19.

Beliau juga memastikan bahwa kasus virus corona di Indonesia sudah terkendali, mengingat dalam beberapa bulan terakhir ini belum ada lonjakan kasus yang signifikan.

Menurutnya, kondisi demikian juga menjadi alasan bagi Pak Jokowi selaku Presiden RI yang akhirnya mencabut kebijakan PPKM di Indonesia 30 Desember 2022.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.