ANDALPOST.COM – KPK tanggapi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan pernyataan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebelumnya Luhut mengatakan bahwa yang dilakukan oleh KPK itu telah memberikan citra buruk Indonesia di kancah internasional.
Ali Fikri yang kini menjabat sebagai juru bicara (Jubir) KPK memberikan pernyataan tegas mengenai pernyataan menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi itu. Ia mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bekerja secara holistik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Ia juga menegaskan kalau KPK dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya fokus pada upaya OTT saja. Namun KPK juga melakukan kerja-kerja lain yang terstruktur. Sementara OTT hanyalah salah satu upaya dalam menjalankan tugas KPK untuk memberantas korupsi di tanah air.
“Pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja, tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik,” kata Ali dalam keterangan pers, Rabu (21/12/2022).
Ali juga menyampaikan tentang upaya pemberantasan korupsi yang berupa penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi. KPK juga melakukan upaya-upaya lain guna mencegah terjadinya korupsi.
Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan KPK seperti penyuluhan dan pendidikan terkait tindakan pidana korupsi kepada masyarakat luas dan pelajar.
“Bersamaan dengan tindakan OTT, KPK melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, salah satunya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP),” pukas Ali.
Selain itu, KPK juga melakukan survei terhadap daerah-daerah di Indonesia untuk dapat menentukan wilayah yang rawan terjadi korupsi. Upaya survei-survei ini dilakukan dengan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan terhadap daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Berbekal temuan ini, KPK mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dengan tujuan agar tidak lagi terjadi korupsi di wilayah dan sektor itu,” kata Ali.
Pada keterangan hari itu, Ali juga menyampaikan bahwa dalam sektor pendidikan pun, KPK juga memberikan kontribusi untuk menciptakan para pendidik yang berintegritas.
Hal ini disampaikan Ali sebagai dasar upaya KPK yang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan penangkapan terhadap penerima suap di Universitas Lampung (Unila). Saat itu KPK berhasil menangkap rektornya sebagai tersangka.
Selain itu, manajemen perkara di pengadilan menjadi salah satu sorotan dari KPK. Sehingga tidak hanya sebatas OTT saja yang dilakukan terhadap para hakim.
“Hal ini sebagai wujud KPK untuk mendukung penuh penguatan marwah penegakkan hukum di Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi,” tutur Ali.
Respon yang disampaikan KPK ini didasari ucapan Luhut yang meyakini dengan upaya digitalisasi pada tiap sektor. Menurutnya digitalisasi ini akan meniadakan praktik korupsi sehingga praktek OTT bisa ditiadakan.
Luhut juga menyampaikan bahwa dengan penggunaan aplikasi e-katalog, mereka berhasil memuat 2,3 juta item dengan nilai Rp1.600 triliun. Dengan penerapan digitalisasi, kecurangan tidak akan terjadi meskipun transaksi sebesar itu.
“Kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” ucap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022).
Luhut juga meminta KPK untuk tidak melulu melakukan OTT, menurutnya dengan adanya digitalisasi para koruptor akan dapat diberantas dan tidak akan akan ada lagi terjadi korupsi.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” pungkas Luhut.
(GEM/MIC)
