ANDALPOST.COM — Perdana menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan, Yoav Gallant pada Minggu (26/3). Namun, pemecatan tersebut justru memicu protes massal.
Puluhan ribu demonstran turun ke jalan sembari mengibarkan bendera biru dan putih Israel hingga larut malam di seluruh negeri.
Pengunjuk rasa pun berkumpul di luar rumah Netanyahu di Yerusalem.
Sekitar tiga bulan sejak menjabat, memang koalisi nasionalis-agama Netanyahu telah terjerumus ke dalam krisis karena perpecahan mengenai perombakan peradilan.
“Keamanan negara tidak bisa menjadi kartu dalam permainan politik. Netanyahu melewati batas malam ini,” kata pemimpin oposisi Yair Lapid dan Benny Gantz dalam pernyataan bersama.
Mereka meminta anggota partai Netanyahu tidak perlu ikut campur mengenai hal tersebut.
Dalam mengumumkan pemecatan Gallant, kantor Netanyahu pun tidak menyebutkan nama pengganti atau memberikan rincian lainnya.
“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu malam ini telah memutuskan untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant,” beber pihak kantor sang PM.
Meski begitu, tak lama berselang, Gallant menyatakan akan tetap menjaga keamanan negara Israel.
“Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” cuit Gallant.
Kericuhan
Berbarengan dengan pemecatan Gallant, rencana perombakan pemerintahan tersebut memang berisiko tinggi bagi keamanan negara.
“Saat ini, demi negara kita, saya bersedia mengambil risiko apa pun dan membayar berapapun harganya,” kata Gallant dalam pidatonya di televisi.
Sementara itu, Netanyahu menyebut dirinya siap untuk meratifikasi bagian sentral dari paket perombakan, sebuah RUU yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial
Lalu memberikan eksekutif kebebasan lebih luas untuk menunjuk hakim ke Mahkamah Agung.
Pada awal bulan ini, Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan bahwa negara akan menghadapi musibah terkait perombakan peradilan.
Tapi Netanyahu tetap bersikeras untuk melanjutkan proyek yang diperlukan untuk mengendalikan hakim aktivis. Serta mengembalikan keseimbangan antara pemerintah terpilih dan peradilan.
Keputusan sang PM justru berimbas pada keamanan serta ketenangan negara karena membuat warga Israel turun ke jalan, guna melakukan protes massal.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
