Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Reformasi Masa Pensiun Macron Tuai Kritikan, Paris Kian Membara

Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan 'Kami punya pekerjaan, ini bukan untuk mati' selama demonstrasi seminggu setelah pemerintah mendorong reformasi pensiun melalui parlemen tanpa pemungutan suara, menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis, di Nantes, Prancis barat. (Foto: Loic Venance/AFP)

Di sisi lain, demonstrasi di Prancis barat daya mengakibatkan gumpalan asap mengepul dari tumpukan puing-puing yang terbakar, alhasil menghalangi lalu lintas di jalan raya dekat Toulouse.

Sehingga, polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke beberapa pengunjuk rasa di beberapa kota lain, termasuk Nantes dan Bordeaux di barat.

Pihak kepolisian pun menggunakan meriam air terhadap pengunjuk rasa lainnya di Rennes di barat laut.

Kendati terjadi kericuhan brutal, presiden Macron pada Rabu (22/3) justru menyebut undang-undang yang didorong oleh pemerintahnya melalui Parlemen Prancis tanpa pemungutan suara tersebut mulai berlaku pada akhir tahun meskipun ketegangan kian meningkat.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Foto: Alain Jocard/Afp/Getty Images)

Pernyataan Macron itu membuat serikat pekerja menyerukan aksi regional selama akhir pekan dan pemogokan serta protes nasional baru pada 28 Maret.

“Ini adalah tanggapan atas kebohongan yang diungkapkan oleh presiden dan sikap keras kepalanya yang tidak dapat dipahami,” kata Marylise Leon, Wakil Sekretaris Jenderal Serikat CFDT.

“Tanggung jawab dari situasi eksplosif ini bukan terletak pada serikat pekerja tetapi pada pemerintah,” sambungnya.

Kemarahan Melonjak

Aksi unjuk rasa yang terjadi di Prancis bermula dengan damai, tetapi langkah pemerintah yang menyetujui perpanjangan masa pensiun presiden lah yang memicu kemarahan kian meningkat.

Sehingga, selama sepekan terjadi aksi unjuk rasa di seluruh Paris.

Kasus ini pun menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Emmanuel Macron.

Jajak pendapat menunjukkan, mayoritas warga Prancis menentang undang-undang pensiun Macron.

Menteri Tenaga Kerja Olivier Dussopt juga mengatakan, pemerintah mengetahui aksi brutal tersebut, tapi tidak ada upaya untuk menghentikan.

“Ada perbedaan pendapat yang akan bertahan pada usia pensiun. Di sisi lain, ada banyak hal yang memungkinkan untuk memperbaharui dialog,” terang Dussopt.

“Semuanya akan dilakukan secara bertahap,” imbuhnya.

Alasan Macron menyetujui keputusan tersebut lantaran ia menganggap sistem pensiun Prancis perlu direformasi agar tetap mendapat sokongan dana.

Tetapi, para penentang mengusulkan solusi lain, termasuk pajak yang lebih tinggi pada orang kaya atau perusahaan.

Sayangnya, Macron menyebut usulan itu hanya akan merugikan sistem keuangan. (spm/ads)