Keempat
Poin terakhir yang dikritik oleh Said adalah dihapuskannya upah minimum sektoral (UMSK) dalam Perppu Cipta Kerja. Ia, mewakili kaum buruh, menginginkan UMSK untuk harus tetap diberlakukan.
Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu. Ini menjadi jawaban pemerintah atas UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat oleh Mahkamah Agung.
Alih-alih membenahi, justru malah menggunakan hak prerogratif Presiden dalam membuat Perppu Cipta Kerja. Kebijakan ini dianggap mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Pasalnya kebijakan yang diputuskan tidak melibatkan suara masyarakat.
Alasan pemerintah melakukan manuver cepat ini disebut karena situasi perekonomian global yang kian mengencang. Sayangnya jawaban ini tidak memuaskan publik.
Tokoh Politik Lain Mempertanyakan Penerbitan Perppu Cipta Kerja
Banya dari tokoh-tokoh politik yang gencar mempertanyakan maksud diterbitkan Perppu Cipta Kerja secara mendadak ini.
Sementara itu, hingga saat ini, formula penerapan upah minimum juga masih perlu dievaluasi kembali. Pasalnya, beberapa daerah di luar Jabodetabek biasanya memiliki penerapan di lapangan yang berbeda.
Contohnya saja Anton, seseorang yang berprofesi sebagai bankir tetapi di bawah naungan BPO. Ia mengeluhkan pekerjaanya kepada jurnalis The Andal Post bahwa beban kerja yang dimilikinya sama atau melebihi karyawan BUMN lainnya dalam satu kantor.
Sedangkan soal gajinya, ia hanya mendapat separuh lebih sedikit dari mereka. Tunjangan dan uang makan lainnya bahkan tidak pernah ia peroleh.
“Saya bekerjanya hampir sama bahkan kadang lebih lama dari pada rekan saya yang notabene karyawan BUMN, namun soal gaji saya hanya separuh, intinya UMR,” ungkap Anton kepada wartawan The Andal Post (4/1/2022).
(PAM/MIC)
