Banyak yang menargetkan konten ilegal, seperti pelecehan anak atau penipuan tetapi yang lain bertujuan untuk menekan kritik yang sah.
Dikatakan, bahwa pihaknya mengabaikan hampir setengah dari permintaan, karena tweet tersebut tidak ditemukan melanggar aturan Twitter.
Juru kampanye hak digital mengatakan mereka khawatir, penghapusan hak-hak spesialis, dan staf regional dapat menyebabkan platform menyetujui jumlah penghapusan yang lebih besar.
“Mematuhi hukum setempat tidak selalu berarti menghormati hak asasi manusia,” kata Peter Micek, penasihat umum untuk kelompok hak digital Access Now.
Para ahli mengamati dengan cermat apakah Musk akan terus mengejar tantangan hukum profil tinggi yang diluncurkan Twitter Juli lalu.
Termasuk, menantang pemerintah India atas perintah untuk menghapus konten. Bahkan, pengguna Twitter yang menerima tuntutan penghapusan merasa gugup.
Yaman Akdeniz, seorang akademisi dan aktivis hak digital Turki, yang di mana pengadilan negara itu beberapa kali mencoba untuk membungkamnya melalui tuntutan penghapusan. Mengatakan bahwa, Twitter sebelumnya telah mengabaikan sejumlah perintah semacam itu.
“Kekhawatiran saya adalah, dengan tidak adanya tim khusus hak asasi manusia, itu bisa berubah,” terang Yaman. (spm/fau)
