ANDALPOST.COM – Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kupang untuk masuk sekolah pukul 05.00 WITA pagi.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Gubernur NTT tersebut dalam sebuah pertemuan bersama para Kepala Sekolah pada hari Kamis (23/2/2023). Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 43 detik yang kini hangat dibahas di media sosial.
Adanya keputusan tersebut dari Gubernur NTT disebabkan oleh pendapatnya bahwa, semua anak harus terbiasa untuk bangun pukul 04.00 pagi WITA.
Adapun dalam opininya menghitung estimasi persiapan para siswa hanya 1 jam. Persiapan untuk sekolah selama 30 menit dan waktu sisanya, siswa dapat gunakan untuk berangkat menuju sekolah. Sampai di sekolah terestimasi pukul 05.00 WITA.
Adapun, Gubernur Viktor mengungkap pendapatnya, jika siswa tidur jam 22.00 dan bangun pukul 04.00, hal tersebut adalah waktu yang cukup untuk beristirahat selama enam jam.
Terdapat alasan lain untuk politikus partai Nasdem itu, bahwa perilaku bangun pagi untuk bersekolah akan mengasah disiplin dan etos kerja para siswa.
Meskipun ada pertimbangan darinya mengenai penerimaan keputusan ini yang akan dirasa berat bagi para siswa dan pengajar. Menurut Viktor, harus ada perubahan dalam melakukan sebuah perubahan.
Mendukung pernyataan dari Gubernur NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi menyatakan. Bahwa pemerintah daerah akan mengerahkan sejumlah angkutan umum sebagai sarana transportasi umum seiring dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut.
Kritikan dari FSGI
Keputusan tersebut mendapat banyak penolakan terkait rencana hingga pengimplementasiannya. Penolakan muncul dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dimana federasi tersebut mengkritik keputusan dari Gubernur Viktor terkait siswa yang wajib masuk sekolah pukul 05.00 WITA.
Adanya pertimbangan kebijakan tersebut datang dari Sekjen FSGI, Heru Purnomo, yang melihat jika kebijakan diimplementasikan, akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.
“Kami mendorong pemerintah Provinsi NTT untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena sangat membahayakan tumbuh kembang anak. Sebaiknya dibatalkan karena tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Heru.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
