ANDALPOST.COM – Majelis Parlemen Perancis telah menyetujui rencana penggunaan pengawas otomatis dan memantau seluruh proses berjalannya Olimpiade 2024, Pada (23/03/2023).
Diketahui, olimpiade tersebut akan berlangsung pada tanggal 26 Juli dan 11 Agustus tahun 2024 di Paris.
Menurut para pejabat Perancis dalam tanggapan persetujuan, penggunaan teknologi AI (artificial intelligence) tersebut akan membantu pihak proses berjalannya acara.
Khususnya, dengan teknologi video pengawas algoritmik yang dapat mendeteksi sebuah peristiwa yang mengganggu, dan pemantauan lonjakan kerumunan.
Ditambah lagi, guna untuk memastikan keamanan bagi para pendatang, yang diperkirakan akan berjumlah jutaan pada musim panas tahun depan nanti.
Diketahui, bahwa Perancis merupakan negara pertama yang melakukan persetujuan untuk diberlakukannya pengawasan pertandingan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
Pertentangan Parlemen Uni Eropa
Menanggapi persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis, organisasi internasional Uni Eropa (EU) melakukan pelarangan atas penggunaan pengawasan AI tersebut.
Hal itu, didasari oleh Undang-undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa, yang menyatakan bahwa penggunaan AI sebagai sebuah kerangka kerja berbasis risiko.
Adapun, dalam peraturan EU tersebut mencakupi penggunaan sistem identifikasi biometric yang dapat mencakupi seluruh mobilitas publik dengan tujuan melakukan penegakan hukum.
Dalam draft proposal, yang sedang dirancang kurang lebih selama 2 tahun itu, menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut memiliki pengecualian.
Di mana, pengguna dari sistem biometrik tersebut dapat dianggap sah. Di antara lain, seperti penggeledahan korban kejahatan tertentu. Lalu, pencegahan ancaman spesifik atau substansial, dan untuk mengidentifikasi pelaku atau tersangka tertentu.
Sementara, seorang Parlemen Eropa yang berasal dari Partai Pirate, Patrick Breyer menjelaskan kecamannya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Perancis.
Breyer menyebut tindakan mereka sebagai suatu tindakan yang “rawan kesalahan” terkait persetujuan penggunaan AI tersebut.
Diketahui, Breyer kembali menegaskan agar adanya tindakan dari pihak pengadilan yang dapat mempertimbangkan persetujuan Parlemen Perancis tersebut. Ia juga mengatakan agar persetujuan Undang-undang itu dibatalkan.
“Mesin kecurigaan seperti itu akan melaporkan banyak warga negara yang salah, diskriminatif, mendidik perilaku konformis. Serta, sama sekali tidak berguna dalam menangkap penjahat, seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian dan pengalaman,” terang Breyer.
“Selangkah demi selangkah, seperti di China, keragaman sosial terancam dan masyarakat terbuka kita digantikan oleh masyarakat konsumen yang konformis,” tambahnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
