ANDALPOST.COM – Pemerintah saat ini terpaksa harus impor beras Bulog, lantaran stock beras di Indonesia diduga menipis.
Direktur Bulog Budi Waseso ungkap cadangan pemerintah (CBP) saat ini hanya sebesar 227.000 ton. Adanya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar sebesar 210.000 ton dan bansos yang membuat stok kian Bulog menipis.
Pada bulan Maret ini hingga Juni nanti, Bulog harus menyalurkan bantuan sosial beras kepada penerima yang membutuhkan sebanyak 300.000 ton. Sedangkan hasil panen raya pada Februari-April peneyerapan Bulog hanya sekitar 55.000 ton.
Hal itu, berbanding terbalik dengan suruhan pemerintah yang setidaknya harus menyerap 70% pada saat panen raya dari target 2,4 juta ton hingga akhir tahun.
Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menambah stok beras Bulog. Seperti sudah membawa 25 penggiling padi besar untuk nantinya bisa menambah stock beras Bulog. Hal tersebut sudah dilakukan sebelum keputusan impor beras diputuskan.
“Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua,” kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).
Produsen Besar Bantu Stok Bulog
Lalu produsen besar seperti Wilmar, Top Koki dan Sumber Raya sudah dihubungi oleh Bapanas untuk membantu stock Bulog yang kian menipis. Namun setelah dihubungin produsen besar tersebut hanya sanggup menyetor sekitar 1000 – 5000 ton kepada Bulog.
“Kalau Bulog satu kali jalan, dari satu bulan itu digelontorkan semua, stok Bulog kurang lebih nol. Apakah mau membiarkan stok Bulog nol?” ujar Arief.
Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menginstruksikan Perum Bulog untuk kembali mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Dan sebanyak 500.000 ton pertama diminta untuk direalisasikan secepatnya.
“Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri. Sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Terkait rencana pemerintah tersebut, Serikat Pertani Indonesia (SPI) menilai langkah pemerintah untuk mengimpor beras 2 juta ton merupakan rencana yang belum tepat.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
