ANDALPOST.COM – Aktivis khawatir perubahan di Twitter akibat pemotongan staf ahli oleh Elon Musk akan menimbulkan risiko lebih banyak bagi pengguna platform tersebut.
Mereka juga mempertanyakan bagaimana Elon Musk akan menjalankan Twitter usai merumahkan sejumlah pekerjanya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal staf Twitter yang dilakukan Elon Musk membuat aktivis. Serta, kritikus pemerintah dan tokoh oposisi di seluruh dunia dalam bahaya.
Para ahli khawatir perubahan prioritas dan hilangnya pekerja berpengalaman, dapat membuat Twitter sejalan dengan banyaknya permintaan dari pejabat di seluruh dunia.
Tentunya, untuk mengekang pidato kritis atau bahkan menyerahkan data pengguna.
Direktur Riset untuk Teknologi dan Demokrasi di Freedom House. Sebuah organisasi nirlaba berbasis di AS yang berfokus pada hak dan demokrasi, menyatakan pentingnya staf ahli.
“Twitter memotong tim yang seharusnya fokus membuat platform lebih aman bagi penggunanya,” kata Allie Funk, dilansir oleh Context.
Twitter memecat sekitar setengah dari 7.500 stafnya pada pekan lalu.
Akan tetapi, Musk mengatakan, “komitmen kuat Twitter untuk moderasi konten tetap sama, tidak akan berubah”.
Pengelolaan Materi Sensitif Twitter
Pekan lalu, kepala keamanannya, Yoel Roth mengatakan kemampuan platform untuk mengelola pelecehan. Termasuk, ujaran kebencian tidak terpengaruh secara material oleh perubahan staf.
Namun, para pakar hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan atas hilangnya tim spesialis hak dan etika. Termasuk, laporan media tentang pemotongan besar-besaran di kantor pusat regional termasuk di Asia dan Afrika.
Ada juga, kekhawatiran akan meningkatnya kesalahan informasi dan pelecehan dengan hilangnya staf. Khususnya, yang mengetahui konteks dan bahasa lokal di luar Amerika Serikat.
“Risikonya sangat akut bagi pengguna yang berbasis di Mayoritas Global (orang kulit berwarna dan orang-orang di Selatan Global) dan di zona konflik,” kata Marlena Wisniak, seorang pengacara yang bekerja di Twitter.
Dampak pengurangan staf sudah terasa, kata Nighat Dad, seorang aktivis hak digital Pakistan, yang menjalankan saluran bantuan bagi perempuan yang menghadapi pelecehan di media sosial.
Ketika pembangkang politik perempuan, jurnalis, atau aktivis di Pakistan ditiru secara online atau mengalami pelecehan yang ditargetkan.
Khususnya, seperti tuduhan penistaan agama yang dapat membahayakan nyawa mereka, yang terdapat grup sambungan langsung ke Twitter.
“Saya melihat tweet Elon dan saya pikir dia hanya ingin Twitter menjadi tempat bagi penonton AS, dan bukan sesuatu yang aman bagi seluruh dunia,” papar Dad.
Saat Musk membentuk kembali Twitter, dia menghadapi pertanyaan sulit tentang bagaimana menangani permintaan penghapusan dari otoritas.
Terutama, di negara-negara di mana pejabat menuntut penghapusan konten oleh jurnalis dan aktivis yang menyuarakan kritik.
Musk menulis di Twitter pada bulan Mei, bahwa preferensinya adalah “mendekati hukum negara tempat Twitter beroperasi”. Hal ini ketika memutuskan apakah akan mematuhi permintaan atau tidak.
Penghapusan Konten agar Aman
Selain itu, pada laporan transparansi terbaru Twitter, khususnya di paruh kedua tahun 2021, pihaknya menerima rekor hampir 50.000 permintaan penghapusan konten secara hukum.
Permintaan berupa untuk menghapus konten atau memblokirnya agar tidak dapat dilihat di negara pemohon.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
