ANDALPOST.COM — Calon Presiden (Capres), Anies Baswedan dalam pidatonya di acara “Gagas RI” di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (22/11/2023), menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh mengatur hukum.
“Negara hukum, hukum mengatur kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum,” kata Anies.
Anies mengatakan, negara hukum adalah negara yang berprinsip bahwa hukumlah yang mengatur kekuasaan, bukan sebaliknya. Hukum haruslah menjadi panglima di atas segalanya, termasuk kekuasaan.
“Hukum harus menjadi panglima di atas segalanya, termasuk kekuasaan. Hukum haruslah menjadi penjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa,” kata Anies.
Anies mengatakan, jika kekuasaan yang mengatur hukum, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Kekuasaan akan bertindak sesuka hati tanpa terikat oleh hukum.
“Kalau kekuasaan yang mengatur hukum, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Kekuasaan akan bertindak sesuka hati tanpa terikat oleh hukum,” kata Anies.
Janji Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, jika ia terpilih menjadi presiden, maka ia akan menjadikan hukum sebagai panglima di atas segalanya.
Ia akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu.
“Jika saya terpilih menjadi presiden, maka saya akan menjadikan hukum sebagai panglima di atas segalanya. Saya akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu,” kata Anies.
Pidato Anies Baswedan tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Para pengamat politik menilai bahwa pidato Anies tersebut menunjukkan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum.
“Pidato Anies Baswedan tersebut menunjukkan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum,” kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.
“Ini merupakan hal yang positif bagi demokrasi Indonesia.”
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
