ANDALPOST.COM – Mega proyek mangkrak Meikarta kembali dipertanyakan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Andre meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk segera lakukan investigasi.
Hingga saat ini mega proyek Meikarta yang mangkrak masih menjadi persoalan yang meresahkan di masyarakat khusunya yang terlibat sebagai pemodal atau konsumen.
Dua minggu lalu para masyarakat yang membeli proyek tersebut berbondong-bondong mendatangi Komisi VI DPR RI.
“Kami ingin Pak Menteri sebagai menteri yang mengurus perizinan itu mengecek kembali soal izin-izin Meikarta,” ungkapnya.
“Jadi ini ada persoalan di masyarakat, dua minggu yang lalu temen-temen yang membeli apartemen Meikarta datang ke Komisi VI. Kami ingin Bapak sebagai menteri yang mengurus segala perizinan yang ada mengecek kembali soal izin-izin Meikarta,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2).
Saat ini proyek Meikarta di kelola oleh anak dari perusahaan Lippo Group.
Namun sejak diambil alih, hingga saat ini proyek tersebut selalu mengalami masalah yang berbuntut panjang.
Harusnya dalam nota perjanjian bersama dengan pembeli, mereka sudah bisa mendapatkan unit apartemen sejak 2019 silam. Namun hingga hal tersebut hanyalah sebatas janji dari pihak pengembang kepada konsumen.
Oleh karena itu, bagi Andre hal ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh pihak konsumen dan jelas merugikan.
Terlebih lagi dalam nota terbaru serah terima ditunda hingga 2027 mendatang. Hingga hal tersebut disetujui lantaran pihak pengembang tidak melibatkan konsumen dalam kesepakatan.
“Ini tentu merugikan konsumen. Bahkan, supaya pak Menteri Ketahui, konsumen yang melakukan demonstrasi terhadap Meikarta malah dilaporkan balik oleh Meikarta dan dituntut Rp56 miliar,” jelas Andre.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
