ANDALPOST.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo curhat di depan banyak orang soal kasus Wadaslintang.
Ganjar mengatakan bahwa kasus tersebut menyebabkan dirinya hingga saat ini masih sering kali dibully.
Padahal menurut Ganjar perkara dari Wadaslintang tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Pihaknya telah membayar sekitar 11 miliar rupiah kepada sekelompok warga yang menolak proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar di depan Rakernas Wali Kota se- Indonesia XVI Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).
Ganjar dalam kesempatan tersebut juga mengatakan harusnya kepala daerah juga ikut untuk bertanggung jawab menyelesaikan kasus tersebut bukan langsung dirinya turun tangan.
Hal ini mengakibatkan seolah-olah Ganjar menjadi korban tertuduh.
“Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadiannya menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan Bendungan Bener di Purworejo yang kemudian terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam,” kata Ganjar.
Bakal Capres dari PDIP itu mengatakan jika pihak Kepala Desa hingga Bupati dari Purworejo angkat tangan soal pembangunan tersebut.
Mereka enggan menemui warga, sehingga masalah berlarut-larut dan membuat Gubernur yang harus turun tangan menyelesaikan.
“Begitu persoalan itu muncul, semua ketakutan, kadesnya pergi. Bupatinya saya telepon, ‘bro, kenapa ini?’ (Bupati jawab), ‘Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan’. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung?” lanjutnya.
Pria berambut putih itu mengatakan padahal jika Wadaslintang selesai di bangun akan menjadi proyek strategis dan bermanfaat bagi warga. Pasalnya ini adalah infrastruktur berskala nasional.
“Ini bendungan nanti tertinggi. Ini nanti akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua, suplai air, dan kemudian derivat turunan dari project itu. Nilainya gede banget, dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil,” jelas Ganjar.
Pertemuan Ganjar dengan Warga
Kala itu Ganjar turun ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan penangkapan beberapa warga yang dianggap anarkis.
Dia langsung bertemu dengan ketua kelompok penolakan untuk melakukan komunikasi dan negosiasi.
“Saya datang ke lokasi, saya sampaikan satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan, ketiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya,” jelasnya.
Dia mengaku konflik lahan yang dipersoalkan warga sudah teratasi. Uang ganti rugi lahan senilai Rp 11 miliar sudah diserahkan kepada ketua kelompok yang melakukan penolakan.
“Saya sampaikan kepada mereka, ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung Rp 11 miliar,” tutur Ganjar.
Kendati persoalan tersebut sudah terselesaikan, akan tetapi informasi yang berkembang di masyarakat tidak utuh. Sehingga mengakibatkan dia masih dibully hingga saat ini.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
