ANDALPOST.COM – Kementerian Luar Negeri Indonesia dikabarkan telah melakukan inisiasi dialog kebijakan kerja sama ASEAN yang berlangsung di Sekretariat ASEAN sejak Kamis, (6/7/2023). Penyelenggaraan dialog tersebut telah dikonfirmasi oleh situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada Senin, (10/7/2023).
Inisiasi dialog tersebut dihadiri oleh pihak Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) dengan tujuan menarik perhatian para ahli kebijakan dari negara-negara ASEAN.
Menurut situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), acara tersebut bertema “ASEAN Policy Dialogue on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)”.
Acara tersebut juga diselenggarakan atas dasar inisiasi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023.
Menurut laporan di situs resmi Kemlu RI, dialogi tersebut dihadiri oleh delegasi Lembaga think-tank ASEAN.
Lembaga Think-tank merupakan organisasi penelitian non-pemerintah yang substansial dari pemerintah. Lembaga tersebut juga meliputi kepentingan masyarakat seperti perusahaan, kelompok kepentingan, dan partai politik.
Selain itu, dialog TAC tersebut juga dihadiri oleh ahli kebijakan dari Tiongkok dan India. Dimana TAC ini menjadi prioritas utama dalam pembahasan.
Mengenal Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)
Menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri RI, TAC telah lahir selama 47 tahun.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai kode hukum yang mengikat dalam hubungan internasional dan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.
Sebuah video yang memperlihatkan diselenggarakannya acara tersebut menunjukkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) yakni Retno Marsudi yang menjelaskan mengenai TAC.
Ia menegaskan bahwa TAC telah menjadi pondasi penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas antar negara di kawasan Asia Tenggara.
Melalui dialog tersebut, peserta yang hadir telah memutuskan kesepakatan bahwa TAC memiliki relevansi yang besar.
Peran TAC di kawasan Asia Tenggara adalah keefektifannya dalam menghadapi masalah geopolitik yang terjadi saat ini.
Hal tersebut menjadi suatu langkah besar melihat TAC pertama kali disahkan pada era Perang Dingin. Namun, prinsip-prinsip yang dianutnya mampu menghadapi persaingan dan ketegangan geopolitik kontemporer.
Dr. Yayan G.H. Mulyana selaku Kepala BSKLN buka suara atas pondasi utama di kawasan Asia Tenggara ini.
Ia menekankan pentingnya TAC dalam menghadapi kondisi dinamis baik di kawasan maupun global.
Melalui paparannya, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi peluang dan implikasi dari universalisasi TAC. Hal tersebut ia katakana mengingat sudah ada 50 negara di berbagai kawasan yang telah mengaksesi perjanjian tersebut.
Harapan Kepada TAC
Lebih lanjut, Dr. Yayan Mulyana juga mengungkapkan harapannya mengenai dialog tersebut.
Ia berharap bahwa dialog kebijakan ASEAN yang pertama itu dapat menjadi langkah awal dalam membangun komunitas para perumus kebijakan strategis.
Kemudian ia juga berharap bahwa dialog ini dapat menjadi inisiasi perumus kebijakan baik bagi negara anggota ASEAN maupun negara mitra.
“Dalam 47 tahun ke depan kita diharapkan melihat Asia Tenggara berkembang pesat menjadi kawasan yang menyebarkan perdamaian, kestabilan, dan kemajuan dengan menghormati prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation,” pungkasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
