Presiden Rinci Pejabat Korupsi
Berdasarkan data KPK, sepanjang tahun 2022, KPK telah menangani banyak laporan korupsi. Jokowi mencatat ada 1.385 yang terdiri atas pejabat negara, swasta, hingga birokrat yang dipenjarakan dari periode 2004-2022 karena tersandung kasus korupsi.
“Catatan saya, 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Itu termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur, dan 162 bupati dan wali kota,” kata Jokowi.
Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi kejahatan yang marak terjadi di Indonesia.
Sementara itu Jokowi juga merinci dalam satu dekade terakhir soal pejabat negara yang tersandung kasus korupsi.
“Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi ada 8 komisioner, di antara KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat terlalu banyak,” lanjut Jokowi.
Presiden yang dulunya diusung dari PDIP itu kemudian membandingkannya dengan negara lain.
Menurut hemat beliau dikatakan jika tidak ada negara selain Indonesia yang memenjarakan para pejabatnya sebanyak ini.
Jokowi merasa ironi kasus korupsi masih banyak ditemukan hingga saat ini.
“Banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang dipenjarakan apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujarnya.
Jokowi mengatakan perlu evaluasi total terkait maraknya korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Artinya ini kita perlu mengevaluasi total saya setuju apa yang disampaikan ketua KPK pendidikan pencegahan penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total,” ujarnya. (pam/ads)
