Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Kemenkes Launching Tiga Fokus Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Indonesia

Kemenkes Launching Tiga Fokus Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Indonesia
Menkes bersama pihak terkait dalam sambutan launching integritas pelayanan kesehatan primer | sumber Kemenkes

ANDALPOST.COM – Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) baru-baru ini diluncurkan oleh Kementerian kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat pada Kamis (31/8/2023) di Jakarta. Upaya ini bertujuan guna melakukan peningkatan terhadap cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Di samping itu, kegiatan ini juga sebagai upaya perwujudan dari transformasi pilar pertama.

Maria Endang Sumiwi selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat menyampaikan terkait hal-hal yang menjadi prioritas utama dari Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 

Adapun tiga hal yang menjadi fokus integrasi kesehatan primer di antaranya ialah:

• Menerapkan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. 

• Mendekatkan Pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Salah satunya dengan melakukan deteksi dan screening penyakit sebagai penguatan upaya promosi dan preventif.

• Memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan.

Lebih lanjut, Dirjen Maria Endang mengatakan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu serta kesehatan sekolah dan kerja merupakan bagian dari penguatan struktur dan jejaring. 

“Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.” Ujar Dirjen Endang, melalui situs resmi Kemenkes RI.

Kemenkes Launching Tiga Fokus Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Indonesia
Menkes bersama para kader dalam Launching Nasional ILP | sumber Antara

Pedoman Integrasi Pelayanan Primer (ILP)  

Pedoman Integrasi Pelayanan Primer tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan yang diserahkan kepada perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Gubernur Sumatera Barat. 

Dalam proses penyerahannya, pihak Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PTT melakukan prosedur penandatanganan MoU atau nota kesepahaman. Tujuannya, untuk memperkuat jalinan kerja sama dan komitmen di antara para pihak agar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Selain melakukan launching Integrasi Pelayanan Primer, terdapat juga Konsorsium Pelayanan kesehatan Primer (Primary Healthcare Consortium). Kegiatan tersebut diluncurkan sebagai wadah pendukung pelayanan kesehatan primer yang diperuntukkan bagi para mitra.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Maria Endang juga mengungkapkan adanya apresiasi yang luar biasa dari pihak Kemenkes kepada sejumlah pihak terkait. Utamanya, pihak yang terlibat dalam Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer dalam mewujudkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).

Pihak-Pihak Terkait yang hadir

Berikut para pihak yang terlibat dalam Integrasi Layanan Kesehatan Primer, di antaranya ialah:

• Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Kementerian Desa, Pembangunan (Kemendes)

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Adapun mitra swasta yang terlibat dalam Konsorsium Pelayanan kesehatan Primer dalam ILP yakni beranggotakan 

• Bill and Melinda Gates Foundation melalui ThinkWell institute dan Universitas seperti UI, UGM, UNPAD, dan UNUD. Kemudian, meliputi Summit Institute for Development (SID)/Oxford University, PATH, Inke Maris & Associates

Sementara itu, beberapa badan dan lembaga internasional lainnya yang turut berpartisipasi dan tergabung dalam konsorsium pelayanan kesehatan primer di antaranya adalah USAID melalui MOMENTUM MCGL dan CHISU,serta World Bank, Global Fund, UNICEF, dan ADB.

Tanggapan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan

Togap Simangunsong selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan, mewakili Kementerian dalam negeri memberikan sambutan positif terkait adanya Integrasi Layanan Primer. Ini tentu akan dapat  berintegrasi dengan unit kegiatan PKK di desa dan kelurahan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.