Bentuk Kerjasama Kadin Indonesia dan Pemerintah Australia Barat
Lebih lanjut, Arsyad menjelaskan, bahwa Australia Barat dan Indonesia memiliki sejarah kerjasama di bidang sumber daya.
Beberapa perusahaan tambang Indonesia beroperasi di Australia Barat dan sebaliknya, perusahaan-perusahaan Australia Barat pun melakukan investasi di sektor pertambangan Indonesia.
Arsjad mengungkapkan, kemitraan strategis antara Kadin Indonesia dan Pemerintah Australia Barat memiliki tonggak penting untuk mewujudkan ambisi membangun ‘pusat produksi’. Juga sebagai kekuatan utama di industri kendaraan listrik.
“Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan Pemerintah Australia Barat untuk mencapai tujuan bersama dan mengeksplorasi peluang pengembangan industri mineral kritis dan baterai yang memiliki nilai tambah,” imbuhnya.
Pada kerjasama ini, Kadin Indonesia dan Pemerintah Australia Barat akan menjalin kemitraan industri. Terutama dalam rantai pasok mineral penting di kedua wilayah. Serta berbagi informasi mengenai pembaharuan hukum atau peraturan.
MoU ini diharapkan dapat mempercepat kerja sama dan merangsang pengembangan industri baterai dan EV global.
Sebagai Informasi, BUMN Holding Industri atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) tengah mempelajari peluang akuisisi sejumlah aset pertambangan. Dalam bentuk bahan baku baterai kendaraan listrik luar negeri untuk mengurangi porsi 20 persen impor saat ini.
Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan menjelaskan, 20 persen porsi bahan baku baterai kendaraan listrik, belum terpenuhi oleh hulu tambang mineral logam dalam negeri.
Akibatnya, rantai nilai pengembangan baterai kendaraan listrik yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN), belum sepenuhnya berada di industri dalam negeri.
Dany mengatakan, bahwa sedang dilakukan penyusunan roadmap kemandirian agar tidak tergantung pada produk impor. Walaupun hanya berjumlah 20 persen.
“Apakah kita melakukan aksi korporasi untuk mengambil tambang lithium di luar negeri ataukah seperti apa?” kata Dany saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (19/9). (wan/ads)
