Hal lain yang dikhawatirkan adalah dengan hadirnya kereta cepat, maka Argo Parahyangan menjadi tumbal untuk dihilangkan.
Namun kekhawatiran-kekhawatiran tersebut mencoba dikendalikan lewat ujung tombak pemerintah yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan proyek ini akan terus maju dan tidak akan mundur.
“Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini,” kata Luhut saat melaporkan hasil kerja sama bilateral Indonesia-China dalam proyek kereta kerja kepada Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di Bali.
Segala bentuk kendala yang terjadi dalam proyek ini mengindikasikan jika ada yang salah.
“Pemerintah sudah sering diingatkan kalau proyek kereta cepat akan jadi beban APBN, karena persoalan B2B itu tidak mungkin dilakukan. Seolah proyek bisa dilakukan dengan norma rasionalitas bisnis BUMN, kan faktanya ini proyek penugasan, kalau ada risiko menular ke fiskal,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Baginya saat ini belum terlambat untuk pemerintah memutuskan proyek kereta cepat ini.
“Sebelum memaksakan diri tetap melanjutkan pembangunan yang ujung-ujungnya mengandalkan APBN. Segera lakukan sikap tegas jangan sampai proyek ini seperti Hambalang, yang gagal dan menghambur-hamburkan uang,” tutupnya.
(PAM/FAU)
