ANDALPOST.COM — Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan rencana impor 1 juta ton beras dari China, sebagai respons terhadap harga yang dianggap terlalu tinggi.
Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, pada Rabu (29/11/2023). Setelah serangkaian evaluasi menyeluruh terkait penawaran harga dari pihak Tiongkok.
Menurut Arief Prasetyo Adi, harga beras yang diajukan oleh pihak China jauh melampaui perhitungan yang seharusnya sesuai dengan mekanisme pasar.
Meskipun Indonesia membutuhkan pasokan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keputusan untuk membatalkan impor dari China diambil untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
“Enggak ada (dari China). Enggak masuk harganya” kata Arief di Istana Kepresidenan.
Arief melanjutkan, “enggak (jadi dari China), dari Myanmar malahan.”
Menurut Arif sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat termasuk menjaga harga dan suplai.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Meskipun impor beras dari China merupakan salah satu opsi, harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi pasar dan standar yang telah ditetapkan,” tambah Arif Prasetyo Adi.
Indonesia, sebagai salah satu konsumen beras terbesar di dunia, memandang impor sebagai langkah yang krusial untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri.
Pasokan Beras
Meski terpaksa membatalkan rencana impor dari China, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan pasokan beras yang cukup di pasar domestik dengan mencari sumber pasokan alternatif.
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pasar global yang terus berubah.
Harga beras yang terlalu tinggi dari China dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas harga di dalam negeri. Pemerintah pun tidak ingin mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Meskipun terjadi pembatalan impor beras dari China, pemerintah tetap aktif dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
Proses pencarian sumber pasokan beras alternatif telah dimulai, dengan fokus pada negara-negara yang dapat memberikan penawaran dengan harga yang sesuai dan berkualitas baik.
Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dan menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri.
Pemerintah berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan beras nasional tanpa memberatkan ekonomi masyarakat.
Langkah-langkah selanjutnya dalam mencari sumber pasokan beras alternatif akan terus diinformasikan kepada publik melalui pengumuman resmi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
