Maka untuk mencapai kedaulatan di dunia pangan bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan.
“Itu sebabnya, dalam pandangan HKTI, untuk menggapai kedaulatan pangan, kemakmuran petani menjadi syarat mutlak. Jika petani kita makmur, mendapatkan insentif yang cukup, produktivitas mereka pasti meningkat. Hal ini juga akan menarik para pemuda untuk terjun ke sektor pertanian,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, pendekatan aktor dalam isu kedaulatan pangan ini sejalan dengan semangat Hari Krida Pertanian. Hari besar ini diperingati salah satunya untuk menghormati dan mengenang para tokoh dan para petani-peternak Indonesia.
Memakmurkan petani adalah bentuk konkret dari menghormati tokoh-tokoh pertanian kita.
Kehidupan Petani
Fadli pun mengatakan, bahwa kehidupan petani saat ini masih jauh dari keadaan makmur.
“Sejauh ini kehidupan petani kita memang masih jauh dari makmur. Nilai Tukar Petani (NTP) kita pada Mei 2023 lalu untuk subsektor tanaman ‘hanya” sebesar 104 poin dan untuk peternakan “hanya” 102 poin.”
“Perlu dicatat, subsektor tanaman pangan merupakan subsektor dengan jumlah petani terbanyak. Jika nilai tukarnya hanya sebesar itu, berarti kehidupan petani masih jauh dari makmur. Mereka masih hidup sangat pas-pasan. Ukuran kemakmuran petani adalah jika NTP kita bisa berada di level 120 hingga 130,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Oleh karena itu bersama-sama untuk mendorong peningkatan NTP perlu adanya peran pemerintah. Adapun pemerintah adalah mendorong diberikannya bantuan akses serta subsidi.
Disinilah peran organisasi seperti HKTI berusaha untuk menjembatani. Seperti melakukan saran dalam rangka perbaikan subsidi input (benih dan pupuk).
Nantinya terkait jaminan penjualan BULOG bisa turut serta dalam melakukan pembelian gabah, daripada melakukan impor.
“Jadi, kita harus mengkombinasikan penyempurnaan mekanisme subsidi benih dan pupuk, HPP 30 persen di atas biaya pokok produksi, serta jaminan pembelian oleh BULOG. Ini adalah resep untuk memakmurkan petani yang nantinya akan bermuara pada kedaulatan pangan,” tambahnya. (pam/ads)
