Said merinci, akan ada lima juta buruh yang ikut mogok. Ratusan ribu pabrik akan stop produksi. Termasuk angkutan transportasi. Ojek juga akan dilibatkan lebih luas. Petani juga akan diorganisir.
“Karena Omnibus Law Cipta Kerja ini mengena ke semua,” papar Said.
Maju ke Mahkamah Konstitusi
Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan langsung mengajukan judicial review ketika Perppu tersebut sah menjadi UU.
“Langkah kedua, begitu nomor UU keluar maka kami akan langsung judicial review ke MK. Baik uji formil, maupun uji materil,” terangnya.
Lebih jauh, perbincangan mengenai UU Ciptaker tersebut akan dibawa Said sampai ke dunia internasional.
“Kami akan lakukan kampanye internasional. Sebagai salah satu Pengurus Pusat ILO Badan PBB, saya akan kampanyekan. Tanggal 12-19 Maret saya akan berada di Kantor ILO di Jenewa,” ujar Said.
Said menilai, penting kampanye internasional ini karena omnibus law pada klaster ketenagakerjaan membahayakan dunia perburuhan secara internasional
“Setiap negara, setidaknya di Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin akan mencontoh ini omnibus law,” pungkasnya.
Di samping kampanye internasional, dalam cakupan nasional Partai Buruh juga akan menjalankan sejumlah aktivasi seminar hingga media sosial.
Diketahui Badan Legislasi DPR RI menyepakati penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut dikeluarkan pada Rabu, (15/2). Regulasi anyar itu pun masuk rapat paripurna pada Kamis, (16/2), tetapi urung disahkan DPR. (lth/ads)
