ANDALPOST.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2). Dalam sambutannya, ia melempar pujian kepada insan pers nasional.
“Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Menyuarakan inovasi-inovasi, dan menjadi penopang utama demokratisasi,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi terhadap pers yang hingga saat ini berperan sebagai communication of hope.
“Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden,” ujarnya.
Di luar itu, Jokowi menegaskan bahwa dunia pers hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menggarisbawahi publikasi berita tanpa redaksi oleh platform yang bukan perusahaan pers.
Persoalan pers nasional menurut Presiden Jokowi
Menurutnya, media digital dan platform asing tanpa struktur redaksi yang dikendalikan oleh artificial intelligence (AI) saat ini menguasai peta pemberitaan.
“Algoritma digital raksasa cenderung mementingkan sisi komersial. Hanya akan mendorong konten-konten receh sensasional. Ini mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi masyarakat kita,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi menilai dunia pers sedang tidak baik-baik saja karena perebutan belanja iklan saat ini dimenangkan platform digital.
“Sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform asing. Artinya sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus,” ucapnya.
Namun, Jokowi mengisyaratkan optimisme dalam persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan Perpres.
Isi rancangan tersebut tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dalam rangka mendukung jurnalisme berkualitas.
“Juga ada usulan lain. Rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas,” kata Jokowi.
“Saran saya (kepada Menkominfo), lakukan pertemuan. Kemudian dalam satu bulan ini harus selesai Perpres tersebut. Jangan lebih dari satu bulan,” imbuhnya menegaskan.
Hal ketiga yang disorot Jokowi sebagai persoalan pers nasional adalah kedaulatan dan keamanan data.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
