Filosofi kedua adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui peran serta kehadiran negara.
Transformasi kesehatan merupakan wujud kehadiran negara untuk memberikan penyediaan akses layanan kesehatan yang adil, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
Maka dari itu, pelaksanaan transformasi kesehatan merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat mengingat titik fokusnya ada pada masyarakat.
Namun, semua pihak harus turut serta menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga upaya percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan pun dapat terlaksana dengan baik.
‘’Mewujudkan Indonesia sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa seperti lembaga negara, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat,’’ ungkap Menkes Budi.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menjelaskan, kewajiban negara adalah menyediakan pelayanan kesehatan. Tujuannya agar setiap warga negara memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
‘’Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjalankan amanat konstitusi tersebut,’’ ucapnya.
Ia juga mengatakan, Rakerkesnas antara Kemenkes menjadi momentum yang baik untuk menyelaraskan langkah dalam pembangunan kesehatan.
‘’Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan dan seluruh kepala daerah, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota, atas kerja keras dalam berbagai upaya pengendalian pandemi sejak Maret 2020 sampai sekarang,’’ ujar Ketua Komisi IX DPR RI. (rnh/ads)
