ANDALPOST.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid pertanyakan peran negara atas penyelenggaraan haji.
Hal ini lantaran rencana kenaikan biaya haji reguler yang akan membebani masyarakat khususnya menengah ke bawah.
Mayoritas Jamaah dari Kalangan Kurang Mampu
Menurutnya biaya haji reguler terus merangkak naik. Padahal 70 persen penyelenggaraan haji reguler adalah masyarakat tidak mampu.
Harusnya negara bisa berperan untuk membantu dan menekan angka kenaikan tarif tersebut. Sayangnya hingga saat ini peran negara dalam hal ini masih perlu dipertanyakan.
“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya,”
“Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?,” ujar Abdul Wachid dari laman resmi Gerindra, Kamis (26/1/2023).
Fraksi partai Gerindra itu membuat komparasi situasi penyelenggaraan haji di Indonesia dan Malaysia.
Biaya kenaikan di Malaysia angkanya jauh di Indonesia. Kendati demikian disitulah negara hadir dalam membantu membayar tanggungan beban yang harus dibayarkan para jemaah.
“Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana haji,” tambahnya.
Hal ini tentu menjadi PR bersama, namun Kementrian Agama harus punya andil besar dan segera melakukan langkah cepat untuk membuat kebijakan.
Legislator asal Jawa Tengah II ini menyarankan agar pemerintah bersama pihak kementrian terkait segera mempersiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan haji.
Beberapa instansi terkait tersebut adalah Kementrian Kesehatan dalam membuat anggaran program untuk fasilitas kesehatan calon jemaah haji.
Sehingga fasilitas kesehatan tidak ditanggung sendiri oleh jamaah yang tentunya akan membuat beban anggaran membengkak dan berpotensi memberatkan.
Selain itu beberapa perusahaan negara yang tergabung dalam BUMN dan terlibat penyelenggaraan haji juga turut serta membantu. Misalnya seperti Garuda Indonesia dan Angkasa Pura.
“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain.”
“Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura ini artinya negara hadir,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
