Menanggapi hal tersebut, menurut Sahroni harus segera dibuktikan terkait kebenaran laporan dari Mahfud MD tersebut. Jika memang sudah ditemukan fakta-fakta, maka bisa segera dilaporkan ke PPATK.
“Semoga Kemenkeu segera mendatangi PPATK untuk bertanya atas informasi dari Pak Mahfud MD,” katanya.
Sikap Kontradiktif Kemenkeu
Sangat miris jika bisa dibuktikan bahwasannya terdapat penyelewengan dana di sektor Kemenkeu sebagai badan yang mengelola uang rakyat.
Akan sangat berpotensi merugikan negara, jika hal tersebut benar-benar terbukti. Selain itu juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada publik.
“Tindakan itu sebagai bagian agar pegawai pajak tidak lagi menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, namun merugikan keuangan negara,” ungkap Santoso.
Santoso pun berharap, agar Menkeu Sri Mulyani berani mendukung penuh pengusutan ini. Agar upaya bersih-bersih di lingkungan DJP dan Kemenkeu bisa bisa segera diupayakan untuk mengembalikan nama baik.
Hal itu bisa terwujud apabila Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani turut mendukung tindakan tersebut.
Santoso pun menyampaikan, jika Sri Mulyani justru memiliki sikap defense dan membela jajarannya, lebih baik ia mengundurkan diri dari jabatannya.
“Namun, harus memberi sanksi yang tegas kepada pegawai pajak yang menyalahi jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Jika Menteri Keuangan tidak menindak pegawainya yang mencuri uang pajak itu, sebaiknya menteri keuangan mundur. Memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik, dari mempertahankan mereka meski berkinerja baik dalam sisi administrasi,” tegas Santoso. (pam/ads)
