ANDALPOST.COM – Diskriminasi terhadap wanita dan anak-anak yang dilakukan oleh Taliban telah mengakibatkan dampak buruk di Afghanistan dari waktu ke waktu.
Terkait dengan masalah ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) untuk menuntut Taliban pada Selasa, (15/8/2023).
Tidak hanya menuntut, PBB juga mendesak ICC untuk melakukan investigasi secara mendalam.
Hal ini dilakukan guna memberikan hukuman dan sanksi yang sepadan kepada Taliban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.
Melalui tuntutan internasional tersebut, pihak Taliban mengklaim bahwa organisasi tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran HAM.
Upaya PBB
Pihaknya juga menolak pernyataan PBB terkait diskriminasi terhadap wanita dan anak-anak di Afghanistan.
“Pendapat hukum yang kami terima menunjukkan bahwa penolakan pendidikan untuk anak perempuan Afghanistan dan pekerjaan untuk perempuan Afghanistan adalah diskriminasi gender, yang harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan harus dituntut oleh Pengadilan Kriminal Internasional,” ucap Gordon Brown, Utusan Khusus dari PBB.
Kemudian, Brown juga mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi secara intens dengan PBB terkait pendapat hukum tersebut.
Dengan begitu, ia mendesak pengadilan tersebut untuk segera melakukan investigasi dan melanjutkan proses tuntutan terhadap Taliban.
Di sisi lain, Brown juga mendorong negara-negara Muslim untuk mengirimkan delegasi-delegasi ke Kandahar, Afghanistan.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melakukan dialog dengan ketua Taliban yakni Hibatullah Akhundzada.
Dialog tersebut meliputi desakan atas pembatalan kebijakan larangan pendidikan bagi anak-anak dan perempuan Afghanistan.
Menurut Brown, kebijakan tersebut telah meleset dari aturan yang telah tertulis di dalam Islam dan Al Quran.
Pernyataan Brown Lebih Lanjut
Namun, alih-alih menanggapi pernyataan Brown, ketua Taliban maupun pihaknya tidak ada tanda-tanda penanganan.
“Tawaran harus dibuat bahwa jika sekolah dibuka kembali dengan ketentuan yang memungkinkan anak perempuan memiliki hak dan martabat yang layak. Maka bantuan pendidikan yang telah dipotong selama 20 tahun sekarang akan dikembalikan,” tegas Brown.
Selain itu, ia juga menyerukan pejabat PBB lainnya bahwa sebagian besar komunitas internasional percaya dalam pemikiran rezim Taliban mengenai pemulihan pendidikan.
“Kami yakin ada banyak orang di dalam Kementerian Pendidikan Afghanistan itu sendiri, dan tentu saja banyak pengajar yang ingin mengembalikan anak perempuan itu ke sekolah,” pungkasnya.
Selain itu, utusan khusus PBB itu turut menawarkan pendekatan terorganisir kepada lima cabang PBB.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan tekanan melalui Pengadilan Kriminal Internasional.
Tidak hanya itu, pendekatan tersebut juga berguna untuk meninjau sanksi individu, mengirim delegasi Muslim untuk melakukan dialog kepada petinggi Taliban, menawarkan dana pendidikan, dan membuka kembali kebijakan sekolah online maupun offline.
Penawaran tersebut dilakukan tanpa adanya rezim Taliban atau rezim mana pun yang dapat menghentikan pendidikan untuk perempuan Afghanistan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
