ANDALPOST.COM – Kegiatan demo dilakukan oleh para buruh di balai kota Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta pada hari Kamis (01/12/2022). Demo ini merupakan bentuk penolakan atas kenaikan UMP.
Diketahui bahwa kenaikan UMP pada tahun ini hanya sebatas 5,6 persen saja. Kenaikan ini didasari atas keputusan Penanggungjawab (Pj) Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Kenaikan UMP ini disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, pada Senin (28/11/2022). Andri menegaskan bahwa memang sudah dapat dipastikan pada tahun depan UMP Jakarta akan naik.
“Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 4,9 juta,” kata Andri pada Senin lalu.
Kendati demikian, respon para buruh atas kenaikan ini berupa penolakan dan aksi demo yang dilakukan di Balai Kota. Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menjadi yang terdepan dalam penolakan ini.
Penolakan tersebut bukan tidak beralasan, kenaikan UMP yang hanya sebatas 5,6 persen ini dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan buruh.
Sain Iqbal selalu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh menyampaikan kekecewaannya atas kenaikan UMP.
“Kenaikan UMP DKI 5,6 persen atau sebesar Rp 259 ribu akan membuat buruh semakin miskin,” pungkas Iqbal melalui konversi pers yang dilaksanakan pada Rabu (30/11/2022).
Iqbal juga menyampaikan bahwa kenaikan UMP Jakarta masih berada dibawah inflasi tahun 2021 sampai 2022 ini. Di sisi lain jika melihat kenaikan UMP Bogor, kenaikan di Jakarta hanya setengah dari kenaikannya yang sebesar 10 persen.
Pertanggal 1 Desember, aksi demo ini telah dilakukan oleh para buruh. Rencanananya, demo ini akan dilakukan selama tujuh hari sampai tanggal 7 Desember.
Pada aksi demo ini, para buruh menuntut agar kenaikan UMP Jakarta menjadi 10 persen seperti halnya Subang, Majalengka dan Bogor.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Harto, diharapkan segera melakukan revisi atas keputusannya dengan menaikan UMP menjadi 10-13 persen. Kenaikan ini disesuaikan dengan keinginan buruh yang nantinya akan lebih mensejahteraan para buruh di Jakarta.
Ekonom senior atau Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menerangkan bahwa jika demo ini tidak dibarengi dengan pemogokan kerja, maka aksi ini tidak akan berdampak pada perekonomian.
Namun Abdullah juga menerangkan bahwa jika dilakukan dengan pemogokan kerja, bisa-bisa aksi ini dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, ia menyadari bahwa memang demo yang dilakukan oleh para buruh ini adalah bagian dari hak mereka juga.
“Buruh menuntut kenaikan upah itu haknya, tapi pemerintah juga berwenang dan harus mengambil kebijakan yang dianggap terbaik untuk semua,” terang Abdullah pada Kamis (01/12/2022).
(GEM/MIC)
