Himbauan Pemerintah China
Krisis Evergrande telah menarik perhatian pemerintah China, yang telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan situasi ini.
Beberapa peraturan baru telah diterapkan untuk mengawasi industri properti dan mengurangi risiko yang terkait dengan utang properti.
Selain itu, pemerintah telah mendorong perusahaan-perusahaan properti untuk memprioritaskan pembayaran utang mereka dan berinvestasi dengan bijak.
Para pemegang saham, karyawan, dan konsumen yang terdampak oleh situasi ini juga mengharapkan agar Evergrande segera menyelesaikan krisis ini untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
Dengan batas waktu 30 hari yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Beijing, kini perhatian tertuju pada kemampuan Evergrande untuk mencapai kata sepakat dengan para kreditur dan menghindari kepailitan.
Pihak berkepentingan di seluruh dunia dengan cermat memantau perkembangan ini. Sebab hasilnya tidak hanya akan berdampak pada perusahaan ini, tetapi juga pada stabilitas pasar properti global dan ekonomi secara keseluruhan.
Hakim Linda Chan yang memimpin sidang ini mengatakan ini akan menjadi sidang terakhir sebelum keputusan diambil. Evergrande adalah pengembang properti yang paling banyak berhutang di dunia dengan total kewajiban lebih dari $325 miliar (Rp 5,1 Triliun).
Perusahaan ini gagal membayar utangnya dua tahun lalu dan telah menyusun rencana pembayaran baru sejak saat itu. Hakim Chan mengatakan Evergrande harus mengajukan proposal yang “konkret” jika tidak maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan dibubarkan. (paa/ads)
