ANDALPOST.COM – YouTube memperbarui kebijakan mereka terkait disinformasi pemilu pada platform video streaming tersebut, melalui blog resminya, Jumat (02/05/2023).
Perusahaan platform video tersebut, mengumumkan mereka akan mengubah kembali terkait ketentuan disinformasi, yang sebelumnya pernah ditetapkan tahun 2020 lalu.
Diketahui, kebijakan tersebut pertama kali diluncurkan untuk pemilu Amerika Serikat (AS) pada Desember 2020. Sejak itu, konten hoax yang melanggar kebijakan perusahaan telah dihapus.
Alhasil, perusahaan itu berencana untuk menghentikan penghapusan konten, yang dikiranya berisi terkait klaim akan error, penipuan, dan gangguan yang terjadi saat pemilu AS tahun 2020.
Termasuk, terkait konten pemilu sebelumnya. Dengan itu, YouTube berharap ini dapat mempertahankan hak konten politik di platform video tersebut.
Kebijakan Tahun 2020
Seperti yang diketahui, sebelumnya YouTube sudah pernah mengumumkan terkait kebijakan disinformasi mereka saat pemilu AS dua tahun yang lalu.
Melalui pengumuman tersebut, perusahaan itu menekankan dua topik, yakni kebijakan untuk menghapus konten yang melanggar peraturan mereka. Serta, menyediakan sumber atau channel resmi untuk pencari informasi di YouTube.
YouTube sendiri menyebutkan bahwa, mereka telah menghapus sebanyak 8000 akun channel atas pelanggaran disinformasi pada saat itu. Perusahaan telah berusaha untuk menghapus konten hoax, sebelum video yang di-publish melewati 100 views.
Lalu, terkait penghapusan konten pemilu sendiri, platform video itu menekankan apa yang ‘boleh diunggah’ dan apa yang ‘harus dihapus’.
“Kami memastikan apa yang boleh untuk diunggah. Kebijakan kami mencegah adanya penonton yang keliru (terkait konten), mengenai cara untuk vote dan lokasinya,” terang YouTube, pada Desember 2020.
Sebagai tambahan, mereka secara rinci memberikan suatu contoh terkait penyalahgunaan platform mereka untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.
Misalnya, YouTube akan menghapus konten, jika ada video yang mengklaim bahwa seorang kandidat presiden memenangkan pemilu akibat error atau kesalahan perhitungan.
Alhasil, contoh konten seperti itu, yang akan dihapus oleh perusahaan tersebut.
YouTube Sediakan Akses ke Informasi Resmi
Selain menghapus konten yang melanggar, platform video tersebut juga menyediakan channel informasi, seperti berita nasional AS, dan agensi berita resmi lainnya.
Perusahaan itu menyebutkan, bahwa sekitar 88 persen pencarian terkait pemilu di AS berasal dari sumber-sumber resmi media seperti USA Today dan ABC News.
Dengan itu, ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan konten yang tidak benar, dengan mengeluarkan konten yang resmi.
Alhasil, menurut platform video tersebut, konten disinformasi di YouTube mencakup satu persen dari seluruh konten di AS sendiri.
