ANDALPOST.COM – Cobaan untuk tubuh PSSI sesaat menjelang digelarnya Piala Dunia U-20 semakin keras. Di minggu lalu, hembusan kuat terkait rumor batalnya digelar drawing Piala Dunia U-20 berhembus hebat.
Walau banyak komentar yang mengikuti rumor tersebut, hingga Jumat pekan lalu (24/03/2023) belum ada klarifikasi resmi dari PSSI. Namun, Pada Minggu Sore kemarin, melalui website resminya, PSSI mengumumkan bahwa isu yang sebelumnya beredar bukan sekedar isu lagi.
Alasan terjadinya pembatalan drawing tersebut sebenarnya bukan berasal dari internal PSSI. Melainkan dari gubernur Bali yang menjadi tuan rumah pelaksanaan drawing Piala Dunia U-20. Wayan Koster selaku gubernur menolak kehadiran Tim Nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20.
FIFA secara tegas membatalkan acara yang sudah dijadwalkan pada 31 Maret 2023 tersebut. Menurut FIFA, langkah yang diambil oleh gubernur Bali tersebut sama saja dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali sebelumnya.
Penandatanganan Government Guarantee
Gubernur Bali tersebut sebelumnya sudah menandatangani Government Guarantee. Hal tersebut menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20.
Buntut dari pembatalan kegiatan drawing tersebut ialah PSSI. Sebagai lembaga yang mewadahi persepak bolaan Indonesia kemungkinan besar akan dijatuhi sanksi oleh FIFA. Bahkan dalam rilis yang sama, PSSI menyebutkan ada sembilan sanksi yang bisa saja dijatuhkan ke Indonesia.
Hal ini pun sudah disadari betul oleh para petinggi PSSI. Melalui Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan. PSSI akan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan dijatuhkan kepada Indonesia.
“Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepakbola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepakbola Indonesia dari dunia,” ujarnya.
Pihak PSSI meliputi anggota exco hingga Ketua Umum, Erick Thohir bahkan akan menggandeng Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Inafoc atau penanggung jawab pelaksana Indonesia.
“Ketua umum juga akan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama. Untuk mencari solusi untuk semua ini baik secara diplomasi maupun politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepakbola Indonesia yang kita cintai,” kata Arya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
