ANDALPOST.COM — Tim administrasi Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengirim 1.500 tentara tambahan ke perbatasan negara itu dengan Meksiko, Selasa (2/5).
Hal tersebut dilakukan di tengah persiapan untuk pencabutan pembatasan era pandemi yang kontroversial pada akhir bulan ini.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (2/5), Pentagon mengatakan telah menyetujui permintaan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mengirim personel militer tambahan ke perbatasan selama 90 hari.
Pasukan tambahan itu pun tiba pada 10 Mei mendatang, terang juru bicara Pentagon.
Mereka akan melakukan tugas non-penegakan hukum. Seperti entri data dan dukungan gudang, kata DHS dalam pernyataannya.
Militer tambahan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan migrasi yang diantisipasi di perbatasan barat daya AS.
“Dukungan ini akan membebaskan personel penegak hukum DHS untuk melakukan misi penegakan hukum penting mereka,” kata departemen tersebut.
Langkah andal itu juga dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa berakhirnya Judul 42, yakni sebuah kebijakan yang pertama kali diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada Maret 2020 lalu.
Sehingga, menyebabkan peningkatan dramatis jumlah pencari suaka yang tiba di perbatasan AS-Meksiko untuk mencari perlindungan.
Ditetapkan untuk berakhir pada 11 Mei, Judul 42 telah memungkinkan otoritas AS untuk menolak sebagian besar migran dan pengungsi yang datang. Tanpa harus menilai klaim suaka mereka.
Alhasil, peraturan tersebut telah menarik kecaman luas dari kelompok Hak Asasi Manusia (HAM).
Adanya Departemen Pertahanan Tambahan
Berbicara kepada wartawan pada Selasa, (2//5) sore, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre juga mengonfirmasi bahwa personel Departemen Pertahanan tambahan akan melakukan tugas administratif di perbatasan.
“Mereka tidak akan menjalankan fungsi penegakan hukum atau berinteraksi dengan imigran atau migran,” kata Jean-Pierre.
Sebanyak 1.500 pasukan baru akan menambah pengerahan sekitar 2.500 pasukan Garda Nasional.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
