Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Sibak Pertemuan AHY dan JK: Ada Sinyal Intervensi Pemilu 2024

Sibak Pertemuan AHY dan JK : Ada Sinyal Intervensi Pemilu 2024
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) saat melakukan pertemuan tertutup, di Jakarta, Senin (15/5/2023). Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas mengenai isu politik terkini terutama menjelang Pilpres 2024/ arsip Demokrat

ANDALPOST.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK selama 1,5 jam, Senin (15/5/2023) kemarin.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman JK kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berlangsung secara tertutup.

AHY datang ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ditemani oleh istrinya Annisa Pohan.

Maksud AHY mengunjungi JK tentu tidak lepas dari suasana perpolitikan 2024 mendatang. Selain itu JK juga seorang ekonom ulung yang gagasannya soal membangun restorasi perubahan ekonomi patut didengarkan.

AHY mengatakan jika selama pertemuan keduanya bicara soal isu ekonomi dan isu kesejahteraan.

Ketum Demokrat itu mengatakan bahwa perubahan dalam konsep ekonomi di Indonesia patut dilakukan. Pasalnya situasi ke depan akan semakin sulit. Mengingat banyak utang negara semakin menumpuk.

“Masyarakat kita hari ini banyak kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan utang yang besar, yang harus dibayar oleh kita semua dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya,” ungkap AHY usai pertemuan, Senin (15/5/2023) malam.

Intervensi Pemilu 2024

Sibak Pertemuan AHY dan JK : Ada Sinyal Intervensi Pemilu 2024
JK yang mulai dekat dengan AHY/arsip Demokrat

Selain soal ekonomi, isu lainnya adalah sikap pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.

Mereka berdua sepakat bahwa seharusnya negara jangan terlalu ikut campur untuk mengurusi Pemilu. Pasalnya hal ini dapat menjadikan situasi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah harusnya netral tidak terang-terangan mendukung bahkan mempromosikan salah satu calon.

“Sepatutnya menghadapi Pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara yang sama dan adil, karena setiap warga punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih,” ungkapnya.

Sebelumnya JK juga pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus sadar posisi. Jangan sampai terlalu mengurusi persoalan Pemilu karena justru memecah fokusnya dalam melaksanakan tugas sebagai presiden.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.