ANDALPOST.COM — Ketua DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Kevin McCarthy mengusulkan penyelidikan pemakzulan terhadap Joe Biden, Selasa (12/9/2023).
Ia mendorong Kongres agar melakukan upaya jangka panjang untuk memecat presiden dari Partai Demokrat tersebut setelah dua pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump.
Langkah McCarthy itu diyakini dapat memicu terjadinya perpecahan selama berbulan-bulan di DPR.
Alhasil dapat mengalihkan perhatian dari upaya anggota parlemen untuk menghindari penutupan pemerintahan dan dapat meningkatkan persaingan dalam pemilihan presiden tahun 2024.
Terlebih Trump berharap dapat membalas kekalahannya dalam pemilu tahun 2020 dari Biden dan memenangkan kembali Partai White House.
Juru bicara Gedung Putih Ian Sams pun mengatakan Partai Republik tidak menemukan bukti adanya kesalahan.
“Politik ekstrem dalam kondisi terburuknya,” tulis Sams di media sosial.
Sementara Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan. Terutama saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden
Padahal partai tersebut belum memberikan bukti yang kuat atas tuduhan itu.
“Kami akan mengikuti bukti yang ada,” kata McCarthy.
Biden sebelumnya telah mengejek Partai Republik atas kemungkinan pemakzulan.
Tidak ada Presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Namun, seiring berjalannya waktu menjadi hal lumrah.
Banyak orang di partai McCarthy justru murka saat Partai Demokrat memakzulkan Donald Trump pada tahun 2019 dan 2021 lalu. Kendati ia sempat dibebaskan dua kali di Senat.
Sejumlah anggota Partai Republik garis keras pun mengatakan mereka akan mencoba mencopot McCarthy dari jabatan pemimpin DPR. Jika ia tidak melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Biden.
Penyelidikan
Partai Republik telah menyelidiki aktivitas bisnis Hunter Biden selama bertahun-tahun.
Jaksa federal juga mengajukan tuntutan pidana pajak dan senjata api terhadap putra presiden tersebut.
McCarthy mengatakan, Partai Republik telah menemukan bukti panggilan telepon dan pengiriman uang. Serta aktivitas lain yang mengindikasikan korupsi dalam keluarga Biden.
Namun, ia enggan menyebutkan bukti pelanggaran apa pun yang dilakukan Biden.
Penyelidikan pemakzulan dapat memberi anggota parlemen Partai Republik lebih banyak kekuatan untuk mendapatkan informasi dari pemerintahan Biden dan sumber-sumber lain ketika mereka mencari bukti kemungkinan pelanggaran keuangan.
Mereka akan memulai mengambil langkah pasti terkait dugaan korupsi oleh Biden tersebut tanpa pemungutan suara dari seluruh anggota DPR. Seperti yang diadakan sebelum pemakzulan pertama Trump pada tahun 2019 silam.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
