ANDALPOST.COM – Korea Utara (Korut) kembali menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Jepang pada Senin (20/2).
Hal itu sekaligus menjadi uji coba senjata kedua Korut dalam tiga hari terakhir.
Alhasil, langkah negara yang dipimpin Kim Jong Un tersebut menuai banyak kecaman dan mendorong Jepang menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Penembakan senjata itu pun dibarengi dengan peluncuran rudal balistik antarbenua pada Sabtu (18/2).
Langkah tersebut ditempuh Korut lantaran Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer bersama.
Dalam hal itu, Korut mengklaim bahwa latihan tersebut merupakan latihan invasi.
Sejumlah ahli menjelaskan bahwa Korea Utara sengaja menggunakan pengujian baru untuk menekan negosiasi dengan AS.
Sementara itu, militer Korsel mendeteksi dua peluncuran rudal dari kota Pantai barat, tepat di utara Pyongyang, ibu kota Korea Utara pada Senin pagi.
Tetapi, Jepang menyebut kedua rudal tersebut mendarat di perairan di luar Zona Ekonomi Eksklusif antara Semenanjung Korea dan Jepang.
Kendati begitu, tidak ada kerusakan atas peluncuran rudal Korut.
Jepang Murka atas Penembakan Rudal Korut
![](https://i0.wp.com/andalpost.com/wp-content/uploads/2023/02/w850-jpg.webp?w=1200&quality=80&ssl=1)
Berdasarkan penilaian Jepang dan Korsel, rudal Korut terbang pada ketinggian maksimum 50-100 kilometer (30-60 mil) dan jarak 340-400 kilometer.
Militer Korsel mengklaim peluncuran rudal berulang Korut merupakan provokasi yang dapat merusak perdamaian internasional.
Dengan begitu, Jepang mengecam peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan ancaman terhadap perdamaian.
Negeri sakura itu juga menyebut peluncuran rudal Korut dapat mengganggu keamanan masyarakat internasional.
Mengetahui hal itu, perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida meminta pertemuan Dewan Keamanan darurat sebagai tanggapan atas peluncuran rudal Korut.
“Kita harus memperdalam kerja sama Jepang-AS dan Jepang-AS-Korea Selatan,” terang Kishida.
Pengarahan awal Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Jenderal untuk urusan politik Khaled Khiari ditetapkan pada Senin malam.
Sementara itu, komando Indo-Pasifik A.S. menyebut peluncuran rudal itu merupakan dampak destabilisasi dari program senjata Korut yang melanggar hukum.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.