ANDALPOST.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mencium bakal ada badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tahun 2023.
Menurutnya badai PHK akan terjadi dan berpotensi menyebabkan ancaman serius jika tidak diantisipasi sejak awal.
Pasalnya, Netty telah melihat tanda-tanda tersebut melalui fenomena pada perusahaan asing maupun lokal. Mereka secara terang-terang mengurangi jumlah karyawan dengan jumlah yang cukup banyak.
“Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK. Indikasinya sudah terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/2).
Penyebabnya karena terjadi penurunan dalam jumlah permintaan barang. Terutama dalam perdagangan ekspor ke Amerika dan Eropa.
Melalui laporan yang diterimanya, salah satunya adalah industri tekstil. Pada industri ini terjadi angka penurunan yang cukup drastis. Sekitar 30 persen penurunan industri tekstil dan 50 persen untuk industri alas kaki.
Angka ini bisa saja akan semakin jatuh dan mengakibatkan kasus PHK masal kembali terjadi tahun ini. Belum ada kata terlambat jika pemerintah melakukan tindak mitigasi dan mencari solusi.
Peran Pemerintah
“Perlu adanya peran dari pemerintah untuk membantu perusahaan tersebut menemukan akses. Pemerintah perlu mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri. Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan,” jelas Netty.
Fungsi adanya stimulus dana bantuan tersebut harus dikelola dengan baik. Bisa saja dana tersebut untuk menyerap pasar dari UMKM atau perusahaan lokal.
Sehingga penting peran pemerintah bijak dalam menggunakan anggaran tersebut guna meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
