ANDALPOST.COM – Pada Senin (31/7/2023), China mengumumkan kontrol ekspor pada beberapa drone dan peralatan drone. Hal ini menyusul beberapa kebijakan China yang mulai membatasi barang keluar dari negara tersebut.
Alasan yang diungkapkan ke publik, China mengatakan ingin melindungi “keamanan dan kepentingan nasional” di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait akses ke teknologi.
“Peralatan drone yang dibatasi dalam aturan tersebut meliputi beberapa mesin drone, laser, peralatan komunikasi, dan sistem anti-drone. Pembatasan akan mulai berlaku pada 1 September mendatang,” kata Kementerian Perdagangan.
Tidak hanya itu, selama ini drone yang telah diperjualbelikan di publik juga terkena dampaknya. Di sisi lain, drone untuk keperluan sipil tetap diekspor untuk tujuan militer, kata juru bicara kementerian perdagangan dalam sebuah pernyataan.
“Perluasan lingkup kontrol drone China kali ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan sikap kami sebagai negara besar yang bertanggung jawab untuk menerapkan inisiatif keamanan global, dan menjaga perdamaian dunia,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu.
Pihak berwenang telah memberi tahu negara dan wilayah yang relevan. Bahkan China memiliki industri manufaktur drone yang besar dan mengekspor ke beberapa pasar, termasuk Amerika Serikat.
Departemen Pertahanan dan Departemen Perdagangan tidak segera menanggapi komentar yang beredar atas aturan ini. China memang telah digadang-gadang akan melakukan pembatasan drone.
Hal ini pertama muncul saat kongres pada 2019 yan melarang Pentagon membeli atau menggunakan drone dan komponen yang diproduksi di China.
Anggota parlemen AS mengatakan bahwa lebih dari 50% drone yang dijual di AS dibuat oleh perusahaan DJI yang berbasis di China. Produk DJI adalah drone paling populer yang digunakan oleh badan keamanan publik.
Tanggapan perusahaan Drone yang berlokasi di China
Salah satu perusahaan yang mengembangkan drone adalah DJI. Perusahaan ini ikut menanggapi kebijakan pemerintah China yang diumumkan mendadak tersebut.
Menurut DJI, pihaknya selalu mematuhi dan menegakkan hukum serta peraturan negara atau wilayah tempatnya beroperasi, termasuk persyaratan peraturan kontrol ekspor China.
“Kami tidak pernah merancang dan memproduksi produk dan peralatan untuk penggunaan militer. Kami juga tidak pernah memasarkan atau menjual produk kami untuk digunakan dalam konflik militer atau perang di negara mana pun,” tambah pembuat drone itu.
Pengecer Jerman pada Maret 2022 menuduh DJI membocorkan data tentang posisi militer Ukraina ke Rusia, yang ditolak perusahaan sebagai “benar-benar salah”.
Kementerian Perdagangan China mengatakan pada bulan April bahwa media AS dan Barat menyebarkan “tuduhan tidak berdasar” bahwa mereka mengekspor drone ke medan perang di Ukraina. Menambahkan laporan tersebut adalah upaya untuk “mencoreng” perusahaan China dan akan terus memperkuat kontrol ekspor pada drone.
Pembatasan ekspor drone terjadi setelah China mengumumkan kontrol ekspor pada beberapa logam yang banyak digunakan dalam pembuatan chip bulan lalu. Hal ini menyusul langkah Amerika Serikat untuk membatasi akses China ke teknologi utama, seperti peralatan pembuat chip.
Menurut informasi dari beberapa media China, aturan pembatasan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 September mendatang. Dan jika mundur ke aturan ekspor drone di China, maka negara itu telah memberlakukan kontrol ekspor drone sejak tahun 2002.
Namun, kemajuan pesat teknologi drone telah menyebabkan peningkatan risiko yang terkait dengan drone sipil kelas atas. Hal ini berpotensi digunakan kembali untuk penggunaan militer, menurut kementerian perdagangan. (paa/fau)
