ANDALPOST.COM – Komentar duta besar Paris Lu Shaye minggu lalu menyebabkan kemarahan yang meluas menyebabkan seruan ke Beijing untuk mengklarifikasi pada hari Senin (24/4/2023).
Pernyataan duta besar China untuk Prancis Lu Shaye mengatakan dalam sebuah wawancara televisi. Bahwa negara-negara bekas Soviet tidak memiliki “status efektif dalam hukum internasional”. Akibatnya, terjadi kekhawatiran diplomatik, terutama di negara-negara Baltik.
Lithuania, Latvia, Estonia akan memanggil perwakilan China untuk meminta klarifikasi, menurut Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis.
Pejabat termasuk dari Ukraina, Moldova, Prancis, dan Uni Eropa juga membalas dengan kritikan atas komentar Lu.
Dalam klarifikasinya, kementerian luar negeri China mengatakan pihaknya menghormati kemerdekaan semua republik pasca-Soviet.
China adalah sekutu utama Rusia yang tidak mengutuk invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina tahun lalu.
Ia melihat dirinya sebagai pemain utama dalam upaya untuk membawa perdamaian ke Ukraina. Tetapi, di saat yang sama, memposisikan dirinya sebagai mitra dagang yang semakin penting bagi Rusia di tengah sanksi Barat yang dipicu oleh invasi tersebut. Sehingga, banyak pihak di Barat meragukan ketidakberpihakannya dalam masalah ini.
Lu Shaye dan Kontroversinya
Ia sempat melontarkan pernyataan sebagai tanggapan atas pertanyaan Krimea; apakah Krimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014, merupakan bagian dari Ukraina?
“Bahkan negara-negara bekas Soviet ini tidak memiliki status efektif dalam hukum internasional. Karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mewujudkan status mereka sebagai negara berdaulat,” ujar Lu.
Sebelumnya, ia mencatat bahwa masalah Krimea “bergantung pada bagaimana masalahnya. dianggap” sebagai wilayah itu “pada awalnya Rusia”. Kemudian “ditawarkan ke Ukraina selama era Soviet.”
Presiden Putin sering menantang kemerdekaan Ukraina. Dalam pidatonya beberapa hari sebelum dimulainya invasi Rusia tahun lalu, dia menyangkal Ukraina memiliki “kenegaraan nyata”. Ia juga mengatakan bahwa negara itu merupakan bagian integral dari sejarah dan budaya Rusia.
Tanggapan Menlu China
Pada hari Senin juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menolak posisi Lu. Ia mengatakan, Beijing menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara dan menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB.
Mao berujar bahwa sementara “Uni Soviet adalah negara federal dan memiliki status entitas hukum internasional secara keseluruhan dalam urusan luar negeri. Ini tidak menyangkal fakta bahwa setiap republik anggota Uni Soviet memiliki status negara berdaulat setelah pembubaran Uni Soviet.”
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
