ANDALPOST.COM — China mengatakan tidak hadir dalam pertemuan pariwisata G20 yang direncanakan berlangsung di wilayah Himalaya atau lebih tepatnya di Kashmir, India, Jumat (19/5).
China dan Pakistan sama-sama mengutuk India karena mengadakan acara di Kashmir yang mayoritas Muslim.
Terlebih, wilayah itu juga dipersengketakan antara New Delhi dan Islamabad.
Kedua negara mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan tetapi hanya mengatur sebagian saja.
Bahkan, mereka telah berperang tiga kali sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947 silam atas Kashmir.
India yang menjadi tuan rumah G20 tahun ini telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan di seluruh negeri menjelang KTT di New Delhi pada bulan September 2022 lalu.
“China dengan tegas menentang mengadakan pertemuan G20 apa pun di wilayah yang disengketakan, dan tidak akan menghadiri pertemuan semacam itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Jumat (19/5).
Hubungan India-Pakistan telah dibekukan sejak 2019 lalu. Sejak New Delhi mengubah status negara bagian Jammu dan Kashmir, mengakhiri status khususnya dan mengubah menjadi wilayah federal.
Sehingga menjadi negara bagian untuk menciptakan dua wilayah federal Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Namun sebagian wilayah di Ladakh berada di bawah kendali China.
Bagian Kashmir yang dikuasai India telah bergolak selama beberapa dekade oleh pemberontakan. Lantaran mencari kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.
Puluhan ribu warga, sipil, tentara, dan pemberontak Kashmir juga tewas dalam konflik tersebut.
Hubungan antara New Delhi dan Beijing juga tegang sejak bentrokan militer di Ladakh pada 2020 lalu yang menewaskan 24 tentara.
Diketahui, Srinagar dan Kashmir akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja pariwisata untuk anggota G20 pada 22-24 Mei mendatang.
Peningkatan Keamanan di Kashmir
India telah membalas keberatan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka bebas mengadakan pertemuan di wilayahnya sendiri.
Perdamaian serta ketenangan di perbatasannya sangat penting bagi hubungan dengan China.
Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi mengatakan bahwa hubungan antara tetangga bersenjata nuklir hanya dapat didasarkan pada rasa saling menghormati, kepekaan dan kepentingan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
