Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Donald Trump Hadapi Beberapa Dakwaan atas Upaya Pembatalan Pemilu 2020

Mantan Presiden AS Donald Trump yang dijatuhi serangkaian dakwaan atas upayanya membatalkan pemilu pada 2020. (Sumber: Jeff Swensen/Getty Images via US News)

Detail Mengenai Dakwaan Trump

Dalam surat dakwaan Donald Trump sejumlah 45 halaman ini, tercantum enam rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi, dijelaskan profesi-profesinya.

Para konspirator tersebut terdiri dari empat pengacara, satu orang pejabat dari departemen kehakiman, serta satu orang konsultan politik.

Dalam dokumen pengadilan ini, Trump dituduh atas, “konspirasi untuk merusak, menghalangi, dan mengalahkan fungsi pemerintah federal melalui ketidakjujuran, penipuan, dan kebohongan.”

Jaksa menanggapi tuduhan Trump mengenai penipuan pada tahun 2020 dengan mengatakan, “klaim ini salah dan terdakwa tahu bahwa itu salah.”

Dikatakan juga bahwa Trump telah mencoba tetapi gagal dalam meyakinkan Wakil Presiden, Mike Pence untuk memblokir sertifikasi Biden sebagai Presiden pada 6 Januari 2021.

“Saat kekerasan terjadi, terdakwa dan rekan konspirator mengeksploitasi gangguan tersebut dengan melipatgandakan upaya untuk memungut klaim palsu atas penipuan pemilu dan meyakinkan anggota Kongres untuk menunda sertifikasi lebih lanjut berdasarkan klaim tersebut,” jelasnya.

Dewan juri yang dipimpin oleh Smith di Washington DC, telah berbicara dengan para saksi.

Saksi-saksi tersebut mulai dari mantan pembantu Gedung Putih, hingga pejabat pemilihan negara bagian.

Selain itu, penyelidik juga telah berbicara dengan pejabat pemilihan, yang diyakini berkontribusi dalam upaya tahun 2020 yang gagal. Sebab telah mengajukan daftar yang disebut-sebut sebagai “pemilih palsu”.

Jaksa Agung, Merrick Garland menunjuk Jack Smith untuk mengawasi penyelidikan pemilu dan penyelidikan dokumen rahasia.

Pemilihan Smith sebagai penyelidik ini dilakukan setelah Trump pada November kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden AS.

Ditunjuknya penasihat khusus independen ini bertujuan untuk menghindari potensi adanya konflik kepentingan di Departemen Kehakiman. (ala/ads)