ANDALPOST.COM – Keberlangsungan Pemilu 2024 masih penuh teka-teki meski sudah memasuki tahap validitas parpol.
Namun hingga saat ini terkait wacana model pemilu yang dipilih masih berada dalam bentuk proposal yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasalnya di tengah ketidakpastian situasi global dan resesi ekonomi, ada wacana bahwa menghemat anggaran Pemilu 2024 nanti.
Salah satu solusi yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dengan menggunakan model lama yakni proporsional tertutup.
Hal ini dinilai sederhana dan akan menghemat anggaran karena masyarakat hanya mencoblos partai untuk posisi DPR-RI, Provinsi dan Kabupaten. Nantinya penghitungan juga akan lebih sederhana dan mempermudah petugas TPS.
Namun saat ini hal tersebut masih belum diputuskan karena ada delapan parpol menolak dan hanya satu parpol yang menerima.
Namun untuk memastikan efisiensi dua metode tersebut masih terlalu dini. Bagi anggota DPR RI saat ini yang jelas Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan.
Pasalnya hal tersebut adalah pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia secara lima tahunan sekali. Baginya yang terpenting saat ini jangan gegabah untuk terlalu fokus kepada proporsional tertutup atau terbuka.
Namun fokus untuk mulai saat ini pemerintah harus mulai menghemat APBN. Sehingga nanti Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu lebih matang walau diancam resesi global dengan tanpa membebani masyarakat.
“Indonesia memang dibayangi oleh resesi global akibat pandemi, perang dan lainnya, namun saya tegaskan pemilu 2024 itu harus tetap berjalan itu kan pesta demokrasi 5 tahun sekali. Sekarang yang perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pesta demokrasi tetap berjalan tapi tidak membebankan masyarakat,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dalam acara Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
