Sebagai Komisi yang bermitra dengan Menteri Investasi/BKPM ia meminta Bahlil segera mengecek kembali legalitas dan ijin proyek Meikarta. Pasalnya penyelesaian mega proyek Meikarta terlalu berbelit-belit dan buntu.
“Kami sebagai anggota DPR tentu berkewajiban mengadvokasi kepentingan masyarakat. Untuk itu sebagai mitra kami Menteri Investasi dan kepala BKPM, kami ingin Bapak mengecek kembali perizinan-perizinan Meikarta. Apakah lengkap dan cukup secara legalitas. Karena dari 2017 saat mereka pertama kali mulai, mereka hadir dengan investasi China,” ujarnya.
Target Selesai 2019
Diketahui mega proyek Meikarta dicanangkan selesai pada 2019 dan sudah bisa ditempati oleh konsumen. Sayangnya pada 2018 pihak pengembang selaku Lippo Group kala itu tersandung masalah perizinan.
Mereka juga tersangkut kasus suap dan berhasil terkena operasi tangkap tangan KPK. Ada beberapa nama pejabat tingkat Kabupaten hingga Kepala Dinas PUPR di Bekasi.
Beberapa nama tersebut diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).
Mereka yang menjabat di posisi Pemkab Bekasi kala itu menerima uang sekitar 7 miliar rupiah.Hingga Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto secara sah divonis bersalah melakukan suap oleh Majelis Hakim. (pam/fau)
