Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Filipina Terbuka untuk Membangun Pakta Perjanjian Pasukan dengan Jepang

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengadakan pernyataan pers bersama. (Foto: Kimimasa Mayama/Pool Photo via AP)

ANDALPOST.COM – Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengaku terbuka terhadap gagasan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Jepang asal tidak meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.

“Jika itu benar-benar membantu, saya tidak mengerti mengapa kita tidak mengadopsinya.”

“Jika sesuai, jika tidak menimbulkan bahaya peningkatan ketegangan, maka itu mungkin berguna bagi Filipina,” kata Marcos, Minggu (12/2).

Kendati begitu, Marcos juga menegaskan Filipina harus tetap berhati-hati guna menghindari tampil provokatif.

“Alih-alih menenangkan situasi di Laut China Selatan, malah bisa menjadi lebih buruk? Itu mungkin saja terjadi,” imbuhnya.

VFA dapat Melindungi Laut dan Nelayan Filipina

Namun, dia juga menyadari bahwa VFA dapat membantu melindungi wilayah laut serta nelayan Filipina.

“Saya selalu berpikir tentang perlunya melindungi nelayan kita. Kita perlu menunjukkan dengan jelas bahwa kita berpatroli di perairan kita dan memastikan bahwa wilayah laut kita diakui dengan jelas,” terang Marcos.

Sebelumnya, Marcos mengungkapkan akan meninjau kembali usulan kesepakatan pertahanan dan keamanan trilateral dengan dua sekutu terdekatnya yakni Jepang dan Amerika Serikat (AS).

“Ini adalah sesuatu yang pasti akan kami pelajari sekembalinya saya ke Filipina.”

“Saya pikir hanya bagian dari proses penguatan aliansi kita yang berkelanjutan karena dalam situasi yang agak membingungkan ini, dan saya berani mengatakan situasi berbahaya yang dimiliki.”

“Saya tidak hanya berbicara tentang Laut Cina Selatan, saya tidak hanya berbicara tentang Indo.”

“Tidak hanya wilayah Pasifik, tetapi tentu saja ada konflik yang masih berlangsung di Ukraina dan efek yang agak mengganggu yang ditimbulkannya bagi seluruh dunia,” beber Marcos.

Filipina, China, serta beberapa negara pesisir lainnya memang memiliki klaim masing-masing atas Laut China Selatan (LCS).

Dalam putusan arbitrase tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa sembilan garis putus-putus Beijing, sebuah demarkasi yang mencakup hampir 80 persen LCS adalah ilegal.

Sayangnya, China justru berulang kali mengabaikan putusan PCA tersebut.

Berpartisipasi di RCEP

Di sisi lain, Marcos mempertahankan dorongannya untuk meratifikasi partisipasi Filipina dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Kendati beredar kritik bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi sektor pertanian negara Filipina.

“Saya tidak dapat melogika hal itu. Sebenarnya justru sebaliknya karena ika kami bukan bagian dari RCEP, kami tidak akan memiliki akses ke pasar mereka, terutama rantai pasokan yang ditawarkan ke ASEAN,” tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.