ANDALPOST.COM — Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto buka suara soal fenomena LPG 3 kg atau gas melon yang semakin langka.
Ia mendesak agar pemerintah kembali memastikan distribusi dan harga di pasaran. Pasalnya kelangkaan ini menyebabkan harga gas melon semakin meroket. Padahal di setiap wilayah sudah terdata distribusi gas LPG 3 kg tersebut sesuai kuota.
Misalnya saja di luar Pulau Jawa yakni di Kalimantan Timur yang sangat susah mencari gas melon. Padahal daerah tersebut merupakan wilayah penghasil gas.
Hal ini membuat Rofik mempertanyakan fenomena tersebut. Mengapa kelangkaan ini bisa terjadi.
“Kan sudah ada jatahnya untuk setiap daerah, sehingga jika sampai terjadi kelangkaan dan harga yang mahal seperti ini, tentu ada masalah dengan jalur distribusi dan tata kelolanya. Kan selama ini juga baik-baik saja, mengapa sekarang langka,” ujar Rofik dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Minggu (9/7/2023).
Padahal di pertengahan bulan lalu, tepatnya Juni harga gas LPG turun lebih rendah yakni 32 persen atau sebesar 32,4 triliun.
Angka tersebut merupakan penurunan uang lebih rendah dalam diagnosa Pertamina di bulan-bulan dan tahun sebelumnya.
Dibandingkan dengan anggaran DIPA 2023 sebesar 117 triliun rupiah. Di mana sebelumnya asumsi anggaran adalah harga LPG CP Aramco sebesar USS 647,68 per metrik ton. Serta volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.
Gas Melon Harusnya Lebih Murah
Politisi fraksi PKS ini merasa ironis karena data di lapangan berbeda dengan data yang diterima.
Harusnya dengan penghematan dana ini LPG di tingkat konsumen bisa lebih murah dan tidak alami kenaikan kembali.
Sayangnya fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda dan justru sebaliknya.
“Kasihan warga yang sejak Idul Adha kemarin seperti di Balikpapan merasa kesulitan untuk mendapatkan gas melon tersebut,” tambahnya.
Oleh karenanya, ia minta Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk terus mengawasi distribusi LPG 3 Kilogram ini. Di mana banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya.
“Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar sasaran dan tujuan subsidi gas melon. Aparat keamanan juga dilibatkan agar bisa segera diproses secara hukum ketika ditemukan bukti penyelewengannya,” tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
