Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Jalan Panjang Pembangunan IKN dengan Minimal 200 Triliun Investasi

Rancangan area kawasan yang akan menjadi ibukota negara baru. (Foto: Indonesia.go.id)

ANDALPOST.COM – Pembangunan Ibukota Negara (IKN) masih terus digenjot pembangunannya. Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyebut sudah terkumpul minimal Rp200 triliun investasi masuk dalam proyek pembangunan ini.

Hal tersebut ia sampaikan saat acara konferensi pers realisasi investasi di Jakarta, Senin (24/10/2022). Dalam konpres itu, Bahlil menyinggung tahap pertama pembangunan IKN.

“Minimal Rp200 triliun rupiah itu akan kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN pada tahap pertama,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, nominal sebanyak itu bersumber dari investasi berbagai negara yang telah berkomitmen dengan Indonesia. Diantaranya, Korea Selatan, China, Taiwan hingga Uni Emirat Arab.

Ketertarikan Negara Lain Berinvestasi

Selain negara-negara tersebut, masih ada negara lain yang juga tertarik akan menanamkan modalnya pada IKN. Bahkan sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran-penawarannya kepada presiden Indonesia, Joko Widodo, terkait IKN.

Sejak awal, proses pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini memang sudah melibatkan berbagai pihak guna tercapainya ibu kota negara yang sesuai harapan.

Pihak Istana Negara telah memanggil berbagai ahli guna mendapatkan pasangan dan ide-ide terbaik dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.

Harapannya, IKN dapat menjadi salah satu penunjang dari visi Indonesia yang akan menjadi salah satu negara maju dunia pada usia ke seratus tahun nya pada 2045 nanti.

Dibangunnya IKN diharapkan akan menciptakan kemajuan di berbagai sektor dan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang lebih baik. 

Biaya yang Tidak Murah

Di lain sisi, pembangunan IKN ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pihak pemerintah mengklaim bahwa pembangunan proyek tersebut, memerlukan dana sebesar Rp500 triliun yang bersumber dari anggaran fiskal APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan dengan alternatif pembiayaan lainya. 

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.