Mengawali proses panjang pembangunan IKN, Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri keuangan menyatakan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Selain itu, anggaran ini terbagi atas biaya belanja dari berbagai kementerian dan lembaga serta biaya belanja di luar kementerian dan lembaga.
“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, dan ATR, sebesar Rp800 miliar, dan di dana belanja project development fund sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non-K/L (Kementerian dan Lembaga),” katanya pada awal April lalu saat konferensi pers daring APBN KITA.
Bahkan guna, semakin mengoptimalkan pembangunan IKN, telah dibuat Undnag-undang Ibu Kota Negara.
Setelah penyelesaian undang-undang ini kemudian akan disusul dengan pembuatan Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan atas Ibukota Negara, serta aturan-aturan lainnya. (gem/fau)
