ANDALPOST.COM – Pada Rabu (9/8/2023) Presiden Jokowi menerima tamu istimewa dari jajaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut bisa dikatakan istimewa sebab membahas tentang persiapan Sidang Tahunan MPR RI.
Sidang yang digelar oleh lembaga eksekutif bersama legislatif tersebut mungkin menjadi sidang terakhir di masa jabatan Jokowi. Sebab tahun depan, masyarakat Indonesia sudah akan melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden pilihannya masing-masing.
Setiap tahun, lembaga eksekutif dan legislatif memang rutin menggelar sidang tahunan yang ini telah digelar sejak awal berdirinya Indonesia.
Oleh karenanya setiap pihak yang terlibat dalam sidang tersebut selalu mempersiapkan segalanya dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh ketua MPR, Bambang Soesatyo.
“Intinya adalah kita menyampaikan persiapan tentang sidang tahunan MPR RI tahun 2023 tanggal 16 (Agustus) mendatang plus sidang gabungan DPR dan DPD RI,” ucap Bambang yang dilansir dari laman resmi Presiden RI.
Sejarah sidang tahunan parlemen Indonesia
Meski telah ada sejak Indonesia baru merdeka, dulu format sidang tahunan tidaklah seserius saat ini. Dulunya, para Presiden Indonesia hanya menyampaikan pidato kenegaraan.
Saat ini sebenarnya pidato kenegaraan tersebut masih terus berlanjut. Namun, mulai berkembang menjadi pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN.
Saat era reformasi, pada pidato tersebut juga dibarengi dengan adanya pidato laporan pertanggungjawaban dari lembaga tinggi negara. Namun, kembali terjadi perubahan pada tahun 2015 lalu.
Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR itu sebagai amanat dari Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Pidato laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR tersebut diadakan sebagai forum resmi bagi seluruh lembaga negara melaporkan kinerjanya kepada rakyat.
Saat itu, setiap lembaga negara cenderung membuat forum sendiri-sendiri untuk melaporkan kinerja atau mengunggahnya di situs web resminya. Pola penyampaian laporan kinerja lembaga negara pun mengalami perubahan.
Awalnya, laporan kinerja akan dibacakan oleh setiap pimpinan lembaga negara. Namun, konsep ini dianggap tidak efisien sehingga laporan kemudian diberikan kepada presiden dan dibacakan oleh presiden juga sebagai kepala negara.
Di era Presiden Joko Widodo pula, pakaian adat selalu dikenakan saat berpidato di Sidang Tahunan MPR. Pada 2017, Presiden Jokowi menggunakan baju adat Bugis. Kemudian pada 2019 menggunakan baju adat Sasak, dan tahun lalu menggunakan baju adat Sabu.
Sehingga di era Jokowi, pakaian adat yang dikenakan oleh petinggi negara menjadi pertunjukan yang dinanti oleh orang-orang.
Pembahasan lain di pertemuan Istana Negara
Diketahui dari laman resmi Presiden RI, persiapan sidang tahunan bukanlah menjadi satu-satunya hal yang dibahas. Pertemuan tersebut juga membahas hal penting terkait konstitusi tanah air.
Ketua MPR memberikan keterangan bahwa Presiden Jokowi meminta dibuatkannya kebijakan untuk menjaga stabilitas negara menjelang Pemilu 2014. Oleh karenanya, pihak perwakilan MPR yang hadir menjelaskan sejauh apa perkembangan terkait konstitusi yang diperbaharui tersebut.
“Kami juga menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan dan akan kami kerjakan di tahun politik ini terkait dengan konstitusi terkait dengan keinginan semua Pemilu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan luber,” lanjut Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang harus terus dilakukan penyesuaian. (paa/fau)
