ANDALPOST.COM — Jepang mendapatkan persetujuan dari pengawas badan nuklir PBB atas rencananya untuk membuang limbah radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima ke laut, Selasa (4/7/2023).
Namun, rencana tersebut memicu perlawanan sengit dari Beijing serta beberapa penduduk setempat.
Setelah tinjauan dua tahun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan, rencana Jepang konsisten dengan standar keselamatan global.
Pihak IAEA juga menyebut akan muncul dampak radiologis yang dapat diabaikan bagi manusia dan lingkungan.
“Ini adalah malam yang sangat istimewa,” kata Ketua IAEA, Rafael Grossi kepada Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum menyerahkan map biru tebal yang berisi laporan akhir.
Grossi kemudian mengatakan kepada wartawan di Klub Pers Nasional Jepang, di mana ia bertemu dengan sekelompok kecil pengunjuk rasa.
Ia mengklaim akan berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran dan menempatkan staf IAEA di pabrik Fukushima untuk memantau pembuangan limbah tersebut.
“Kami harus mengakui bahwa hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya,” imbuhnya.
Grossi juga mengatakan, Jepang akan memiliki keputusan akhir mengenai hal tersebut dan diperkirakan bakal berlangsung 30 hingga 40 tahun.
Pemerintah Jepang pun menyebut rencana itu aman. Sebab telah mengolah air, cukup untuk mengisi 500 kolam renang ukuran Olimpiade.
Hal itu berfungsi untuk mendinginkan batang bahan bakar pembangkit Fukushima setelah rusak akibat gempa dan tsunami yang diakibatkannya.
Adanya Penolakan
Jepang belum menentukan tanggal untuk memulai pelepasan air itu, sembari menunggu persetujuan resmi dari badan pengawas nuklir nasional untuk Tokyo Electric Power (Tepco) (9501.T).
Sementara itu, serikat nelayan Jepang telah lama menentang rencana tersebut.
Mereka mengatakan akan membatalkan pekerjaan untuk memperbaiki reputasi setelah beberapa negara melarang beberapa produk makanan Jepang usai bencana tahun 2011 silam.
Petisi dari daerah sekitar pabrik pun telah mengumpulkan lebih dari 250.000 tanda tangan sejak proposal pertama kali dibuat.
Beberapa negara tetangga juga mengeluh selama bertahun-tahun tentang ancaman terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
Negara China menjadi negara yang memiliki kritikan pedas terhadap rencana Jepang tersebut.
“Jepang akan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat serta warga internasional secara tulus berdasarkan bukti ilmiah dan dengan tingkat transparansi yang tinggi,” kata Kishida saat bertemu dengan Grossi.
Tetapi, melalui kedutaannya di Jepang, Beijing mengatakan laporan IAEA tidak bisa menjadi izin untuk pelepasan air dan menyerukan penangguhan rencana tersebut.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
