Hal ini disampaikan Ali sebagai dasar upaya KPK yang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan penangkapan terhadap penerima suap di Universitas Lampung (Unila). Saat itu KPK berhasil menangkap rektornya sebagai tersangka.
Selain itu, manajemen perkara di pengadilan menjadi salah satu sorotan dari KPK. Sehingga tidak hanya sebatas OTT saja yang dilakukan terhadap para hakim.
“Hal ini sebagai wujud KPK mendukung penuh penguatan marwah penegakkan hukum di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi,” tutur Ali.
Respon KPK
Respon yang disampaikan KPK ini didasari ucapan Luhut yang meyakini dengan upaya digitalisasi pada tiap sektor. Menurutnya digitalisasi ini akan meniadakan praktik korupsi sehingga praktek OTT bisa ditiadakan.
Luhut juga menyampaikan bahwa dengan penggunaan aplikasi e-katalog, mereka berhasil memuat 2,3 juta item dengan nilai Rp1.600 triliun. Dengan penerapan digitalisasi, kecurangan tidak akan terjadi meskipun transaksi sebesar itu.
“Kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” ucap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022).
Luhut juga meminta KPK untuk tidak melulu melakukan OTT, menurutnya dengan adanya digitalisasi para koruptor akan dapat diberantas dan tidak akan akan ada lagi terjadi korupsi.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” pungkas Luhut.
(GEM/MIC)
