Keadilan bagi Mereka yang Memiliki Modal
Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyampaikan, ke depan semua kebijakan pemerintah Indonesia harus didasarkan pada asas keadilan untuk semua.
“Indonesia yang adil makmur untuk semua,” katanya saat menjadi narasumber di Mukernas, MUI, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Menurut Muhaimin Iskandar, di mana selama ini berbagai kebijakan pemerintah secara normatif sebetulnya sudah benar.
Tetapi begitu pada tingkat implementasi, kebutuhan nyata memasukkan paradigma keadilan ini sangat dibutuhkan.
“Bahwa contoh sederhana kita menyaksikan sistem ekonomi kita hari ini belum mencerminkan apa yang menjadi norma dan konstitusi kita,” jelas Ketua Umum PKB itu.
Yang terjadi hari ini, lanjut Muhaimin, adalah yang besar terus membesar dan tambah besar, tapi yang kecil tertinggal dan tidak kemudian tumbuh sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi.
“80 persen aset kekayaan negara dikuasai oleh segelintir dari pelaku bisnis yang ada,” kata pria asal Kabupaten Jombang itu.
Ia menjelaskan, memasukkan paradigma keadilan untuk semua ini di dalam semua implementasi kebijakan pemerintahan kenegaraan artinya, yang besar tetap harus besar, tetapi tidak boleh yang kecil tidak segera menyusul menjadi besar.
“Unsur keadilan menjadi penting di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara atau pemerintah,” ujar Muhaimin Iskandar.
Pidato Cak Imin mengenai kebijakan aset bagi para pemilik modal memang hingga saat ini belum teregulasi dengan baik.
Pasalnya yang terjadi di Indonesia saat ini mereka pemilik modal besar dengan sembarangan mampu merubah kebijakan sehingga mampu mengendalikan pasar.
Tentunya akan menjadi dampak buruk bagi mereka dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. (pam/ads)
