ANDALPOST.COM — Pihak berwenang Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan adanya risiko pembalasan ekonomi China saat mereka menuntut perusahaan teknologi kelautan SI Innotec tahun lalu. Sebab telah melanggar undang-undang perdagangan selama pengerjaan program kapal selam militer baru Taiwan, Senin (16/10/2023).
Dalam pernyataan tertulis pada 17 Februari 2022 kepada hakim yang meminta penangkapan direktur eksekutif SI Innotec Park Mal-sik, polisi mengatakan pihak berwenang khawatir terulangnya sanksi besar yang dijatuhkan oleh Beijing pada tahun 2016 silam.
Terlebih usai Seoul memutuskan untuk memasang THAAD, sebuah sistem anti-AS atau sistem rudal. China pun setuju untuk mencabut tindakan tersebut pada akhir tahun 2017.
Pernyataan tertulis tersebut mengatakan kesepakatan SI Innotec untuk memasok Taiwan dengan peralatan manufaktur kapal selam berdampak langsung pada keamanan Korsel secara keseluruhan.
Alhasil polisi yang telah berkonsultasi dengan regulator penjualan senjata negara tersebut mengaku prihatin dengan krisis serupa.
China Murka
Regulator Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) telah mengatakan kepada subkontraktor yang tidak disebutkan namanya bahwa pemerintah memiliki kekhawatiran ekspor mengenai Taiwan. Lalu mengambil sikap waspada terhadap persetujuan tersebut.
Hakim pum memerintahkan penangkapan Park pada 28 Februari dengan alasan bahwa ia berisiko melarikan diri dan mungkin menghilangkan bukti.
Dalam pernyataan tertulis juga menggambarkan reaksi kemarahan China mengenai kontraktor dan ahli pertahanan dari Korea Selatan. Juga enam negara lain yang bekerja pada program kapal selam Taiwan.
SI Innotec, yang didenda pada Agustus 2022, dan Park, yang menerima hukuman penangguhan penjara, menyangkal melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding. Melalui pengacara perusahaan, Park pum enggan memberikan komentar.
Sementara itu, dua perusahaan Korsel lainnya yang diduga memasok Taiwan juga didakwa pada bulan November karena melanggar undang-undang perdagangan. Salah satu kepala eksekutif mereka pun dituduh melakukan spionase industri, menurut catatan pengadilan dan empat orang yang mengetahui masalah itu.
Identitas subkontraktor teknik pertahanan Keumha Naval Technology (KHNT) dan S2&K, serta dakwaan yang dihadapi para terdakwa dalam persidangan tertutup mereka, belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Seorang pejabat KHNT, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, membenarkan adanya kasus pidana yang sedang berlangsung.
Namun, perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
